REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan meresmikan koalisinya dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra pada 13 Agustus mendatang. Kendati demikian, keduanya masih terbuka dengan partai politik lain yang ingin bergabung dalam koalisi.
"Ya tidak ada masalah (jika ingin bergabung dengan koalisi PKB-Partai Gerindra), nanti didiskusikan," ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Jika ada partai politik yang bergabung dengan koalisinya, mereka tentu akan diajak berdiskusi terkait pemenangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Termasuk dalam pembahasan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Diskusinya bukan hanya sekedar pasangan presiden dan wakil presiden saja, tapi ini soal kepentingan bersama untuk rakyat sekaligus memenangkan pemilu," ujar Jazilul.
Ia menegaskan, Rapimnas Partai Gerindra belumlah mengumumkan pasangan capres-cawapres kedua partai. Namun, salah satu hasilnya adalah mengutamakan kader sebagai pasangan capres-cawapres.
"Piagam deklarasi itu menyepakati presiden dan wakil presiden itu dari kader partai masing-masing. Ya kan kita belum sebut nama dari kader partai masing-masing, kader partai terbaik di Gerindra itu Pak Prabowo, kader partai terbaik di PKB Gus Muhaimin," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Direktur Eksekutif TRUST Indonesia Consulting Azhari Ardinal menilai wacana koalisi antara Gerindra dan PKB bakal menjadi warna baru dalam konstelasi politik nasional. Bahkan menurut dia, koalisi Gerindra-PKB akan menjadi ikon baru kekuat nasionalis-religius dalam Pemilu 2024.
Azhari menuturkan dalam sejarah politik Indonesia terminologi nasionalis dan religius sering digunakan untuk menggambarkan dua identitas yang mewakili mayoritas rakyat Indonesia. Di masa lalu, misalnya, nasionalis sering digunakan untuk menggambarkan kaum abangan dan religius untuk menggambarkan kaum santri.
“Meskipun dewasa ini identitas tersebut tidak lagi mengemuka, namun harus diakui pada dasarnya akar identitas politik rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dua kekuatan besar tersebut," ujar Azhari.
