Jumat 05 Aug 2022 12:01 WIB

Belanja Pemerintah Kembali Alami Kontraksi pada Kuartal II 2022

Belanja pemerintah menjadi satu-satunya sektor pengeluaran yang tumbuh negatif.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menyebut belanja pemerintah kembali mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal II 2022 setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi.
Foto: Humas BPS
Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono menyebut belanja pemerintah kembali mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal II 2022 setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belanja pemerintah kembali mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal II 2022 setelah pada kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan konsumsi pemerintah sepanjang Januari-Maret 2022 atau kuartal pertama tercatat minus 7,74 persen. 

Sementara, pada April-Juni 2022, belanja pemerintah kembali tercatat minus 5,24 persen. "Ini karena adanya penurunan realisasi belanja pegawai dan belanja barang jasa dalam APBN di kuartal II tahun 2022," kata Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga

Belanja pemerintah, lanjut Margo menjadi satu-satunya sektor dari sisi pengeluaran yang mengalami pertumbuhan negatif. Tercatat, konsumsi rumah tangga tumbuh signifikan menjadi 5,51 persen, investasti tumbuh 3,07 persen, sementara pertumbuhan ekspor tembus hingga 19,74 persen.

Lebih lanjut, impor tumbuh 12,34 persen dan konsumsi lembaga non profir yang melayani rumah tangga atau LNPRT tercatat tumbuh 5,04 persen. Kendati demikian, Margo menyampaikan meski pertumbuhan belanja pemerintah negatif, nyatanya masih berkontribusi sebesar 6,94 persen terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2022 yang mencapai 5,44 persen. 

Margo menjelaskan, penurunan yang terjadi terhadap konsumsi pemerinah juga sejalan dengan pertumbuhan lapangan usaha administrasi pemerintah dan jasa pendidikan. Keduanya mengalami kontraksi masing-masing 1,73 persen dan 1,15 persen.

Turunnya pertumbuhan lapangan usaha administrasi pemerintah tentunya karena penurunan realisasi belanja pegawai serta barang dan jasa sebesar 2,39 persen."Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha jasa pendidikan karena penurunan belanja tunjangan tenaga pendidikan PPPK," kata dia.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement