REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menargetkan penurunan angka prevalensi stunting di Jatim menjadi 13,5 persen pada 2024. Target tersebut, tercatat lebih rendah dari target pemerintah pusat yang berada di angka 14 persen. Emil menyebut, untuk meraih target tersebut dibutuhkan upaya ekstra di berbagai sisi, utamanya ekselerasi berbagai program di seluruh wilayah Jawa Timur.
"Ini tidak mudah, harus terus digenjot. Upaya ini bisa dilakukan dengan adanya dukungan dari semua pihak," kata Emil, Jumat (5/8/2022).
Berdasarkan data yang dirilis Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86 persen pada 2019 menjadi 25,64 persen pada 2020. Kemudian menjadi 23,5 persen pada 2021.
Emil menuturkan perlu adanya update data stunting yang riil dan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Data stunting, kata dia, diharapkan bukan lagi hanya mengandalkan survei statistik, tetapi benar-benar sesuai dengan alamat dan nama dari subjek-subjek yang akan diintervensi.
"Mulai dari remaja putri, yang harus kita pastikan jangan sampai anemia. Ibu hamil hingga anak anak balita usia dua hingga lima tahun. Termasuk juga adalah kedisiplinan untuk menghadiri bulan penimbangan," ujar Emip.
Selain itu, kelengkapan data, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas dan Posyandu juga turut menjadi perhatian Emil. Harapannya, program-program yang nantinya ada, bukan hanya berjalan, tapi juga menjadi lebih terukur.
"Hal ini tidak lain untuk kelengkapan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM). Inilah yang harus kita dorong bersama," kata Emil. Emil juga berharap akan ada program-program terpadu di masa depan yang nantinya bisa diekselerasi bersama, khususnya dengan kasus kemiskinan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo membeberkan, terdapat 5,2 juta balita stunting di seluruh Indonesia. Sedangkan 3,6 juta balita stunting, tersebar di 12 provinsi prioritas. Maka dari itu, diperlukan kerja ekstra dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut.