REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia mengusir 14 staf konsuler dan kedutaan Bulgaria di negaranya. Langkah itu merupakan respons atas langkah serupa yang telah diambil terlebih dulu oleh Bulgaria.

"Pada tanggal 5 Agustus, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Bulgaria untuk Federasi Rusia Atanas Krystin diundang ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, di mana ia diberikan catatan dari kementerian yang menyatakan 14 karyawan misi diplomatik dan kantor konsuler Bulgaria di Rusia persona non grata,” kata Kemenlu Rusia dalam sebuah pernyataan, Jumat (5/8/2022), dilaporkan kantor berita Rusia, TASS.

Langkah tersebut merupakan respons Moskow atas keputusan Bulgaria mengusir 70 diplomat Rusia dari negaranya pada akhir Juni lalu. Bulgaria menjadi negara Balkan yang melakukan pengusiran besar-besaran terhadap diplomat Rusia. Mereka pun menutup sementara Konsulat Jenderal Rusia di Ruse. “Kami ingin menekankan bahwa tanggung jawab atas konsekuensi dari langkah-langkah kontraproduktif ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah Bulgaria,” kata Kemenlu Rusia.

Rusia yakin, langkah-langkah tidak bersahabat terhadap Rusia tak ada hubungannya dengan kepentingan nasional Bulgaria dan rakyatnya. "Kami percaya bahwa tindakan seperti itu tidak hanya secara signifikan merusak ikatan tradisional antara negara kami, dan melanggar hak-hak rekan senegara kami, yang dilucuti aksesnya ke layanan konsuler, tetapi juga menunjukkan degradasi lebih lanjut dari Barat kolektif, yang siap mengorbankan kepentingan mitranya hanya untuk merugikan Rusia. Pengikutan tanpa syarat dari garis destruktif ini oleh pejabat Sofia sangat disesalkan,” ungkap Kemenlu Rusia.

Sejak Moskow melancarkan serangan militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu, sejumlah negara Barat kompak mengusir diplomat-diplomat Rusia dari negara mereka. Selain sebagai bentuk protes atas invasi ke Ukraina, beberapa negara menyebut pengusiran itu dilakukan karena diplomat terkait melakukan aktivitas spionase.

Hingga kini konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Belum ada tanda-tanda kedua negara akan melakukan perundingan damai atau gencatan senjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika