REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, program penanganan kemiskinan ekstrem maupun perlindungan sosial mulai menunjukkan hasil tahun ini. Ia mengatakan, jumlah kemiskinan ekstrem mulai turun sejak 2021 hingga 2022.
“Saat Covid-19 kemiskinan kita 9,7 persen, di awal Covid-19. Tetapi sekarang sudah turun di 9,54 persen. Jadi sudah ada perbaikan,” tutur Airlangga, dalam keterangan, Jumat (5/8/2022).
Menko Airlangga mengeklaim, bukan hanya kemiskinan yang mulai menunjukkan perbaikan, namun program-program yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan bukti membaiknya kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Yakni, kemiskinan ekstrem per Maret 2022 turun 0,1 persen dibandingkan 2021.
“Kemiskinan ekstrem di 2021 ada 2,14 persen, dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen, dengan standar kemiskinan 11,633. Jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang,” ujar Airlangga.
Ketua DPP Partai Golkar ini menegaskan, pemerintah tetap pada target untuk mengatasi kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada 2024. Sejumlah program dan dukungan anggaran sudah disiapkan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem ini. Antara lain, melalui program pemberdayaan, perlindungan sosial, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga melibatkan sektor swasta.
Airlangga mengaku, pemerintah sudah menyediakan alokasi dana APBN sekitar Rp 95 triliun untuk program pemberdayaan. Untuk perlindungan sosial, disediakan di atas Rp 400 triliun, dan untuk Program PEN juga disediakan dana di atas Rp 600 triliun. Selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga menyediakan dana khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yakni sekitar Rp 49,93 triliun.
“Dimana pemerintah provinsinya Rp 18,5 triliun, dan kabupaten kota sekitar Rp 30 triliun,” tegas Airlangga.
Menko Perekonomian juga menegaskan, akan ada keterlibatan swasta yang masif pada penanganan kemiskinan ekstrem kedepan. Pemerintah meminta perusahaan swasta mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk pemberdayaan dengan radius jangkauan yang luas, sekitar lima kilometer.
“Swasta melalui CSR, dengan kewajiban melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius lima kilometer di sekitar wilayah kegiatan ekonomi mereka. Sehingga ini akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem,” tegas Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika