REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengumumkan delapan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan baru-baru ini. Akibat pengabaian terhadap protes keras China terkait dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan, maka pada 5 Agustus 2022 Kementerian Luar Negeri China (MFA) mengumumkan beberapa tindakan balasan.
Dari delapan tindakan balasan tersebut, tiga di antaranya pembatalan kerja sama militer China-AS yang meliputi Dialog Tingkat Komando Armada (TCT), Dialog Koordinasi Kebijakan Pertahanan (DPCT), dan Forum Pertemuan Kesepakatan Konsultatif Militer Laut (MMCA).
Sementara lima sisanya berupa penangguhan kerja sama China-AS dalam hal repatriasi pendatang haram, kerja sama perbantuan hukum terkait masalah kriminal, kerja sama memerangi kejahatan transnasional, kerja sama penanggulangan narkotika, dan dialog perubahan iklim. Demikian pengumuman disampaikan MFA di Beijing, Jumat.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga batal melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jepang Hayashi Yoshimasa di sela-sela pertemuan antarmenlu ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, yang dijadwalkan pada Kamis (4/8).
Pembatalan pertemuan bilateral tersebut sebagai buntut dari pernyataan bersama anggota Kelompok Tujuh Negara (G7) dan Uni Eropa yang memojokkan China terkait permasalahan Taiwan."China tidak jadi menggelar pertemuan antarmenlu dengan Jepang di Phnom Penh. Jepang bertanggung jawab historis terhadap permasalahan Taiwan sehingga tidak seharusnya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab," kata juru bicara MFA Hua Chunying.
Menurut dia, secara historis Taiwan berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang selama 50 tahun sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi warga Taiwan.
Dalam pernyataan bersamanya, G7 merasa prihatin atas tindakan ancaman China di Selat Taiwan sehingga meningkatkan ketegangan di Selat.G7 mendesak China tidak mengubah status quo secara sepihak dengan tindakan kekerasan di Selat Taiwan dan menyelesaikan perbedaan dengan cara damai.
