REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Duta Besar Korea Utara (Korut) untuk Indonesia An Kwang-il menghadiri Forum Regional ASEAN (ARF) di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (5/8/2022). Malam sebelumnya, An Kwang Il bertemu dengan menteri luar negeri Korea Selatan (Korsel) Park Jin.
Seperti dilansir laman NK News, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Korsel menolak untuk memberikan rincian tentang pembahasan kedua pihak. Meski begitu laporan media Korsel mengatakan, bahwa Park Jin memberikan selamat kepada Choe Son Hui, menteri luar negeri Korea Utara yang baru-baru ini diangkat.
Partisipasi An dalam ARF menandai salah satu dari sedikit acara internasional yang dihadiri langsung oleh diplomat Korut selama pandemi. An juga menghadiri ARF pada 2020 dan 2021 yang pada tahun lalu mengeluh tentang tekanan asing yang bermusuhan.
Pada kehadirannya tahun lalu ia juga menekankan dorongan negara itu untuk pembangunan ekonomi, tanpa bertemu dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan atau Amerika.
Hingga 2018, Pyongyang secara teratur mengirim menteri luar negerinya ke ARF tetapi sejak itu mengirim pejabat di bawahnya. Belum jelas pembahasan apa yang diangkat An pada konferensi tersebut.
ARF mencakup peserta dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam ditambah sepuluh negara lainnya, termasuk AS, Cina, Korea Selatan dan DPRK. Forum tahunan berfungsi sebagai platform bagi negara-negara untuk membahas masalah regional.
Usulan Indonesia di ARF
Menlu RI Retno Marsudi mengingatkan bahwa ancaman non tradisional, seperti krisis energi, krisis pangan, jangan dilupakan untuk diberi perhatian di tengah situasi tantangan keamanan. Sebab menurutnya isu terkait pangan dan energi sangat terkait dengan kepentingan rakyat.
"Saya mengajukan pertanyaan, apakah konflik yang terjadi di Kawasan lain dapat terjadi di Kawasan kita? Apakah ketegangan yang ada saat ini di berbagai bagian dunia dapat meningkat dan memburuk. Dengan situasi ini, apa yang harus dilakukan oleh dunia?" kata Retno dalam pernyataan pers Kemenlu RI, Jumat.