REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kandidat Perdana Menteri Inggris Liz Truss memilih kebijakan pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan memberikan bantuan langsung ke rumah tangga yang menghadapi lonjakan tagihan energi ke tingkat yang tak pernah terjadi sebelumnya.
Lembaga amal, kelompok bisnis dan politisi mendesak Truss yang saat ini menjabat sebagai menteri luar negeri dan kandidat perdana menteri lainnya Rishi Sunak menjabarkan cara mereka membantu masyarakat menghadapi kemungkinan kenaikan harga energi hingga 82 persen bulan Oktober mendatang.
Sunak yang merupakan mantan Menteri Keuangan menetapkan paket bantuan sebesar 15 miliar poundsterling untuk membantu rumah tangga yang kesulitan karena kenaikan tagihan energi. Berjanji untuk melanjutkan bantuan langsung.
Sementara Trus mengatakan ia lebih memilih pemotongan pajak dibanding memberikan bantuan langsung. Berulang kali ia ditanya mengapa tidak ingin memberikan bantuan ke rumah tangga.
"Apa yang tidak saya percayai adalah menaikan pajak masyarakat ke tingkat tertinggi dalam 70 tahun, dan memberi uangnya kembali ke mereka," katanya pada wartawan, Selasa (9/8/2022). Ia menjanjikan anggaran darurat bila menang.
"Saya tidak akan menulis anggaran lebih dulu, kami akan lihat situasinya pada musim gugur, tapi saya berkomitmen masyarakat akan dibantu," katanya.
Juru bicara kampanye Sunak mengatakan Truss "berpisah dari kenyataan."
"Rencana Liz tidak akan menyentuh sisi (permukaan terjauh) mayoritas keluarga Britania pada musim dingin dan pensiunan tidak akan mendapatkan bantuan apa pun," kata juru bicara itu.