REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung penuh pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang jujur dan adil. Ia juga menyampaikan, anggaran untuk pesta demokrasi tersebut merupakan prioritas pemerintah.
"Di dalam rapat terkait Bapak Presiden sudah disampaikan bahwa anggaran pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears. Jadi tidak hanya sekarang, tapi dari sekarang sampai 2024," ujar Airlangga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Ia juga mengaku telah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Pemilu 2024. Sekali lagi disampaikan, kontestasi nasional tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah.
"Terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan lain-lain, dan sebetulnya itu seluruhnya bisa diselesaikan, basisnya itu dulu," ujar Airlangga.
Adapun terkait pendaftaran peserta Pemilu 2024, Partai Golkar disebutnya telah memenuhi seluruh berkas dokumen yang dibutuhkan oleh KPU. Ia pastikan bahwa seluruh kadernya akan menjadikan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.
"Partai Golkar sudah ikut pemilu, sudah lebih dari 10 kali dan Pemilu di Indonesia sudah berjalan 13 kali. Tentu dari jumlah pemilu itu, jumlah yang dapat bintang artinya menang terbanyak masih Partai Golkar," ujar Airlangga.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dana sebesar Rp 3,6 triliun yang telah dicairkan Menteri Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022 ini. Menurut Tito, anggaran Rp 3,6 triliun itu bahkan bisa berlebih.
Tito menyebut pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp 4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU hingga untuk pembangunan gudang logistik KPU.
Tito meminta KPU supaya bijak dalam hal ini karena situasi keuangan negara yang masih fokus untuk pemulihan ekonomi setelah Pandemi Covid-19. “Saat ini untuk membangun itu, tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada prioritas lain termasuk penanganan ekonomi,” tegas Tito.
