Pemprov Jatim Siapkan Sejumlah Langkah Kendalikan Inflasi Pangan
Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Muhammad Fakhruddin
Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) di Kota Malang, Rabu (10/8/2022). Kegiatan ini dihadiri sejumlah stakeholder termasuk pemerintah daerah setempat. | Foto: Republika/Wilda Fizriyani
REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan. Hal ini termasuk salah satu komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, 4K termasuk langkah strategis pihaknya dalam mengendalikan inflasi. Ada pun 4K sendiri terdiri atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. "Saat ini semua elemen strategis vertikal horizontal harus bergerak bersama baik secara lokal, regional maupun nasional," kata Khofifah saat menghadiri Kick Off Gernas PIP di Kota Malang, Kamis (10/8/2022).
Menurut Khofifah, pengendalian inflasi pangan akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Sebab, hal ini berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok. Sebab itu, pihaknya selalu aktif berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, Kajati dan jajarannya sampai tingkat bawah serta bupati/walikota dalam mengambil sebuah kebijakan inflasi.
Inflasi di Jatim sendiri per Juli 2022 lalu sudah mencapai 0,61 persen. Khofifah tak menampik, angka tersebut termasuk cukup tinggi.
Menurut Khofifah, angka tersebut dipicu dari harga beberapa komoditi pangan termasuk cabai. Cabai merah dan bawang merah sudah menurun signifikan. Sementara itu, telur dan daging ayam masih di atas harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan laporan yang diterima, kenaikan harga telur dan ayam dilatarbelakangi masalah pakan ayam. Menurut peternak, kata Khofifah, harga pakan ternak terutama 50 persen dari jagung relatif masih cukup tinggi. Hal ini apabila dibandingkan HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan intervensi efektif yang harus dilakukan kepala daerah. Kemudian juga dibutuhkan panduan regulasi dari pusat yang jelas dan detail. Hal ini nantinya bisa dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah.
Di sisi lain, Khofifah menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jatim secara year on year sebesar 5,74 persen dan termasuk tertinggi di Indonesia. Angka ini juga menjadikan Jatim sebagai lokomotif perekenomian nasional. Kemudian posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional juga memiliki peranan penting dalam pengendalian inflasi pangan.
Untuk mengendalikan inflasi pangan, pihaknya juga akan melakukan beberapa langkah ekstra bersama TPID Jatim. Beberapa di antaranya seperti perluasan kerja sama antar-daerah (KAD) dalam lingkup provinsi Jatim dengan provinsi lain. Lalu melakukan operasi pasar prioritas yang sesuai target dan terukur, serta digitalisasi hulu-hilir komoditi pangan.
Sebelumnya, Khofifah mengklaim kerja sama antar-daerah telah rutin dilakukan oleh pihaknya. Salah satunya melalui kegiatan misi dagang Provinsi Jatim dengan berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak termasuk para pengusaha dan pedagang.
Selanjutnya, TPID Jatim akan terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Langkah ini bertujuan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi pangan. "Baik dengan kabupaten dan kota di Jawa Timur maupun dengan provinsi lain di Indonesia," kata perempuan berhijab ini.
Ada pun untuk seluruh kepala daerah di Jatim, Khofifah mengajak mereka untuk terus saling memperbarui bersama. Mereka harus sadar terdapat suasana yang harus dibangun seperti harapan Gubernur BI. Dalam hal ini, kata dia, berusaha menurunkan inflasi pangan maksimal lima sampai enam persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
