Pembangunan IKN Harus Perhatikan Kelestarian Ekosistem
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Fakhruddin
Suasana lokasi yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). Pemerintah akan mengalokasikan pagu indikatif anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun, untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. | Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Dekan Fakultas Biologi UGM, Prof Budi Setiadi Daryono mengatakan, IKN merupakan langkah menciptakan kehidupan masyarakat lebih baik. Sebab, ia merasa, Jakarta sudah mencapai titik maksimal sebagai lingkungan tempat hidup manusia.
Berbagai persoalan seperti kemacetan, banjir dan sulit mencari lahan permukiman menjadi indikator yang tidak bisa diabaikan. Karenanya, ia berpendapat, Jakarta sudah tidak bisa lagi bertindak ganda sebagai ibu kota dan pusat ekonomi negara.
Pada 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Daerah di Pulau Kalimantan seluas 256.000 hektar antara Balikpapan dan Samarinda dipilih sebagai IKN.
Pemindahan ibu kota negara ini jelas membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang detail. Budi mengingatkan, pembangunan IKN tentu saja akan menyebabkan perubahan terhadap keanekaragaman hayati di lokasi yang dipilih tersebut.
"Karena itu, pembangunan IKN harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan bersifat berkelanjutan," kata Budi di Balai Senat UGM, Rabu (10/8/2022).
Biologi, lanjut Budi, sebagai pusat dan sumber ilmu hayati merasa berkewajiban untuk turut berkontribusi dalam pembangunan IKN, khususnya terkait kelestarian hayati. Ia menekankan, IKN harus mampu menjadi pusat pemerintahan yang kondusif.
Selain itu, harus memiliki tata kelola yang baik dan berorientasi SDGs. Lalu, Nusantara harus mampu menjadi percontohan kalau pusat pemerintahan tidak cuma tentang gedung berteknologi canggih, infrastruktur mumpuni, tapi juga lestari.
"Dan, tidak menghabisi keanekaragaman hayati," ujar Budi.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof Mochammad Maksum mengingatkan, dalam interaksi dengan masyarakat setempat UGM tidak pernah melibatkan diri dalam urusan-urusan politik. Namun, ia menekankan, UGM senantiasa siap mendukung melalui kepakaran.
Ia menuturkan, di sekitar lokasi yang dipilih sebagai IKN masih banyak masalah ketidakadilan terjadi dan dialami masyarakat. Misal, daerah-daerah transmigran yang telah dilakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa-mahasiswi UGM.
"Banyak lahan yang sudah hak milik masyarakat, tahu-tahu menjadi lahan negara, itu Kagama yang berjuang agar lahan itu menjadi lahan milik masyarakat lagi," kata Maksum.
Intinya, Maksum menegaskan, UGM tidak pernah terlibat urusan-urusan yang jadi pro-kontra politik, tapi senantiasa siap memberikan solusi melalui pakar-pakar yang dimiliki. Karenanya, Dewan Guru Besar UGM turut menawarkan jalan tengah.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara, lanjut Maksum, harus didampingi perguruan tinggi pathok negoro yang memancarkan cahaya ilmu pengetahuan. Serta, menjadi pusat inovasi science dan teknologi yang manfaat migunani (bermanfaat atau berguna).
"Kita harus menawarkan kepakaran, tapi jangan sampai terjebak konflik politik," ujar Maksum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
