Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

Thursday, 3 Rabiul Awwal 1444 / 29 September 2022

 

3 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pengamat: Parpol Daftar Bareng Ke KPU seperti Karnaval

Rabu 10 Aug 2022 20:37 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Foto: istimewa/doc pribadi
Keinginan berkoalisi tidak perlu dilakoni dengan karnaval ke KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan, partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pada 10 Agustus 2022. Hal yang sama juga sebelumnya dilakukan Partai Gerindra dan PKB. Dua partai ini bersama mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2024.

 

"Kesan yang ingin diperoleh bahwa mereka kompak dan serius untuk berkoalisi. Mereka ingin membangun kesan itu dengan politik sirkus," katanya pada Rabu (10/8/2022).

Menurut dia, cara KIB, Gerinda dan PKB membangun image bukanlah substansi dari demokrasi. Cara instan seperti itu, ucapnya, justru mengaburkan substansi demokrasi.

Demokrasi itu tidak harus menonjolkan kesamaan yang muncul hanya dipermukaan. Cara demikian sangat tidak mendidik masyarakat dalam upaya mengedukasi berdemokrasi yang substansial.

"Karena itu, keinginan berkoalisi tidak perlu dilakoni dengan karnaval ke KPU. Setiap partai politik cukup mendaftar sendiri. Sebab, yang mendaftar itu masing-masing partai politik, bukan koalisi partai," kata dia.

Berbeda halnya nanti bila mendaftar pasangan capres, maka partai koalisi diharuskan datang ke KPU. Mereka hadir ke KPU bukan untuk pamer kekompakan tapi karena mereka memang harus ikut memberikan dukungan sebagai pengusung.

Partai politik sudah seharusnya mengedukasi masyarakat untuk berdemokrasi substansial dalam setiap tahap Pemilu. Untuk itu, pendekatan karnaval dan sirkus sudah saatnya ditinggalkan.

"Itu diperlukan agar masyarakat mendapat manfaat dari tahapan pemilu sebagai proses berdemokrasi. Partai politik kiranya menyadari hal itu," kata dia.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile