Rabu 10 Aug 2022 20:20 WIB

Malaysia Desak Anggota ASEAN Lawan Junta Myanmar, Dukung Oposisi

Junta Myanmar dinilai gagal mengikuti rencana yang dibuat ASEAN.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah saat menerima kunjungan di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Senin (18/10/2021). Indonesia dan Malaysia sepakat membuka koridor perjalanan antar kedua negara secara bertahap, dari keperluan pemerintahan dan bisnis hingga perjalanan umum.
Foto: Antara/HO/Humas Kemenlu
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah saat menerima kunjungan di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, Senin (18/10/2021). Indonesia dan Malaysia sepakat membuka koridor perjalanan antar kedua negara secara bertahap, dari keperluan pemerintahan dan bisnis hingga perjalanan umum.

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Malaysia menginginkan akhir yang jelas dalam proses perdamaian Myanmar. Kuala Lumpur menganjurkan keterlibatan langsung negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melawan junta.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuiddun Abdullah selama kunjungan ke Thailand pada Rabu (10/8), secara terang-terangan mengatakan, anggota ASEAN harys secara moral mendukung rakyat Myanmar.

Baca Juga

Anggota ASEAN perlu terlibat dengan kelompok oposisi yang dibentuk setelah kudeta, termasuk pemerintah bayangan yang dilarang oleh junta. "Sekarang ini sepihak, kami hanya melibatkan junta," kata menteri luar negeri itu menampik permintaan militer Myanmar untuk tidak menghubungi kelompok yang disebutnya "teroris".  

Saifuddin mengatakan, para menteri luar negeri ASEAN pekan lalu membahas kemungkinan mencari dukungan dari negara pihak ketiga. Bantuan ini untuk membantu proses perdamaian yang dipimpin ASEAN.

"Beberapa dari kami mengajukan ke meja bahwa jika ASEAN tidak dapat melakukannya sendiri maka kami mungkin harus melibatkan beberapa mitra dialog ASEAN kami," kata Saifuddin tanpa menyebut nama negara mana pun.

Myanmar telah terperangkap dalam spiral kekerasan sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu dan mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif. Peristiwa ini memicu reaksi protes, pemogokan, dan perlawanan bersenjata yang dihadapi para jenderal dengan kekuatan mematikan.

Negara-negara ASEAN yang memiliki kode non-intervensi dalam urusan masing-masing negara anggota ini kehilangan kesabaran dengan junta. Junta Myanmar dinilai gagal mengikuti rencana yang mencakup dialog multi-partai, akses bantuan kemanusiaan dan penghentian permusuhan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement