REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAR--Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy selaku Ketua tim percepatan penurunan stunting Sumbar menggandeng Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Disampaikan Wagub, sebetulnya banyak organisasi baik di dalam maupun di luar pemerintah yang memiliki program penurunan angka stunting. Namun program tersebut tersebar dan belum terintegrasi sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal pula.

"Banyak organisasi di luar pemerintahan yang juga ingin melakukan kegiatan penurunan stunting, namun mereka jalan sendiri-sendiri. Kami minta BKKBN dapat menghimpun mereka semua agar program ini dapat menjadi lebih besar," ujar Wagub, dalam Focus Group Discussion bersama DJPb dan BKKBN Kanwil Sumbar, di Aula Gedung Kantor Wilayah DJPb Sumbar, di Padang, Rabu (10/8/2022).

Oleh karena itu ia mengatakan pemerintah provinsi berinisiatif merangkul agar program-program penurunan stunting pada beragam organisasi itu dapat bersinergi dan bersatu agar Sumbar dapat menjadi provinsi dengan penurunan prevelansi stunting tertinggi di Indonesia.

"Ada organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), perkumpulan dokter kandungan serta perhimpunan dokter lainnya yang ingin ikut menyelesaikan persoalan stunting di Sumbar, ini harus kita rangkul supaya bisa membuat grand strategy," lanjut Wagub.

pemerintah provinsi berinisiatif merangkul agar program-program penurunan stunting pada beragam organisasi itu dapat bersinergi dan bersatu agar Sumbar dapat menjadi provinsi dengan penurunan prevelansi stunting tertinggi di Indonesia. - (istimewa)

Menurut Wagub, semua pihak semestinya bisa dilibatkan dalam penurunan stunting. Sebagai contoh, DJPb dan KPPN yang tidak terkait dengan stunting secara langsung, dapat berkolaborasi dan berkontribusi untuk penurunan stunting di Sumatera Barat.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonavisius Prasetya Ichiarto mengatakan upaya yang dilakukan Sumatera Barat sangat menarik, karena bukan hanya sektor terkait stunting, tapi semua pihak didorong untuk terlibat dan memberikan kontribusi."Ini sangat-sangat strategis sekali dengan mereka bergabung dalam percepatan penurunan stunting ini," ungkapnya.

Diketahui prevelansi stunting di Sumatera Barat berada di angka 23.3 persen, sedikit di bawah prevelansi stunting nasional sebesar 24.4 persen. Meski begitu angka ini tentu dapat terus ditekan mengingat Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan produksi protein terbesar di Sumatera.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan angka prevalensi ini didapatkan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

"Mereka mengukur tinggi anak di bawah dua tahun dan menemukan tinggi mereka belum mencapai standar yang ada dan ini yang kita target secara bersama-sama," kata dia.

Lebih lanjut Fatmawati menjelaskan, pada SSGI 2019 prevalensi stunting Sumbar berada di angka 29 persen. Dalam dua tahun mampu turun menjadi 23.3 persen dan ini disebabkan kerja sama seluruh pihak dalam melakukan upaya-upaya intervensi stunting. 

Pada kesempatan itu juga, lima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) turut menandatangani deklarasi partisipasi dalam program BAAS. Diantaranya KPPN Padang, Solok, Bukittinggi, Sijunjung, Painan dan Lubuk Sikaping.

Ikuti Whatsapp Channel Republika