Kamis 11 Aug 2022 09:05 WIB

Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas Melalui Kerja Sama dengan PBNU

UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Red: Agus raharjo
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) menandatangani nota kesepahaman pengembangan UMKM, Kamis (11/8/2022).
Foto: Istimewa
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) menandatangani nota kesepahaman pengembangan UMKM, Kamis (11/8/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menandatangani nota kesepahaman terkait sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penandatanganan ini sekaligus menjadi peresmian kerja sama Kementerian Perdagangan dengan PBNU untuk mengembangkan UMKM.

“MoU ini merupakan sinergi untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat. Salah satunya, agar UMKM santri naik kelas,” ujar Mendag di Hotel Meliá Purosani, Yogyakarta, dalam keterangan, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

Mendag menuturkan, pada 2021, UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian yang perlu didukung dari berbagai lini agar naik kelas demi memperkuat perekonomian Indonesia.

“Dalam mendukung kemajuan UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai fasilitas berupa program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas bisnis, dan akses pasar UMKM,” ujar Mendag.

Zulkifli Hasan menyebutkan beberapa strategi Kementerian Perdagangan untuk memajukan UMKM. Pertama, mendukung percepatan digitalisasi dengan menargetkan seribu pasar dan satu juta pedagang UMKM termasuk warung pangan di seluruh Indonesia.

Kedua, menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk pemasaran produk dalam negeri, paling sedikit 30 persen dari luas area pusat perbelanjaan. Ketiga, mendukung target program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sehingga banyak UMKM bergabung platform digital.

Kementerian Perdagangan juga memfasilitasi pelaku UMKM melalui berbagai program. Antara lain bimbingan teknis pengembangan dan desain produk, pelatihan, serta pendampingan untuk menjadi UKM ekspor; percepatan akses pasar melalui berbagai kegiatan promosi di dalam negeri dan luar negeri baik secara daring di lokapasar maupun secara luring; serta bantuan sarana perdagangan berupa perbaikan warung kelontong mart dan pesantren mart.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meyakini, nota kesepahaman tersebut cukup menarik dan dapat segera diwujudkan.  “Dengan memotong rantai distribusi, UMKM santri dapat tumbuh, bahkan memperluas akses pasar,” ujar Staquf.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement