REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Taiwan menolak model pemerintahan "satu negara, dua sistem" yang diusulkan oleh Beijing dalam buku putih, yang diterbitkan minggu ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Joanne Ou pada Kamis (11/8/2022) mengatakan, hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan negaranya.
"China memanfaatkan kunjungan Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taipei sebagai alasan untuk menciptakan normalitas baru untuk mengintimidasi rakyat Taiwan,” ujar Ou.
Sebelumnya China pada Rabu (10/8/2022) menegaskan kembali ancamannya yang akan menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok wilayah Taiwan yang demokratis. Versi bahasa Inggris dari pernyataan China mengatakan, Beijing akan mengerahkan upaya terbaik untuk mencapai reunifikasi damai.
“Tetapi kami tidak akan meninggalkan penggunaan kekuatan, dan kami memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan. Ini untuk menjaga dari campur tangan eksternal dan semua kegiatan separatis,” kata pernyataan itu.
China menggelar latihan militer di sekitar Selat Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi ke Taipei. China telah berulang kali mengecam AS agar tidak ikut campur dalam urusan internalnya.
Selain itu, China telah menghentikan dialog tentang berbagai macam isu mulai dari keamanan maritim hingga perubahan iklim dengan AS. Amerika Serikat tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun AS menjadi pemasok utama alat pertahanan Taiwan.
Persoalan Taiwan ini menjadi salah satu penyebab ketegangan hubungan antara Beijing dan Washington.
“Kami akan selalu siap merespons dengan menggunakan kekuatan atau cara lain yang diperlukan untuk campur tangan kekuatan eksternal atau aksi radikal oleh elemen separatis. Tujuan utama kami adalah untuk memastikan prospek reunifikasi damai China dan memajukan proses ini,” kata pernyataan pemerintah China.
