REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut anggaran subsidi energi meningkat di atas Rp 502,4 triliun. Hal ini imbas dari lonjakan konsumsi BBM Pertalite subsidi pemerintah yang melebihi kuota yang ditetapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mencoba menyerap shock atau tantangan yang menekan APBN 2022 dari sisi subsidi energi.

"Tekanan yang muncul besar sekali, kita absorb dengan APBN dengan dana sampai Rp 502 triliun. Tapi kalau shock-nya besar terus dan itu menyebabkan gap yang sangat besar ya kita harus mencari langkah-langkah untuk mengamankan rakyat, mengamankan ekonomi, dan mengamankan APBN,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/8/2022).

Sri Mulyani menyebut melonjaknya subsidi energi pada APBN 2022 juga mempertimbangkan nilai tukar yang juga berbeda dari asumsi awal yaitu Rp 14.450 per dolar AS, sekarang sudah mendekat Rp 14.700.

"Itu semuanya memberi tekanan pada APBN kita pada tahun ini meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai dengan Juli tapi tagihannya ini nanti yang kalau volumenya tidak terkendali akan jadi lebih besar pada semester II. Itu yang sekarang kita sedang bahas dengan Pertamina, Pak Erick (Menteri BUMN), dan Menteri ESDM (Pak Arifin),” ucapnya.

DPR telah menyetujui tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini sebesar Rp 349,9 triliun, dari pagu awal APBN 2022 senilai Rp 152,5 triliun. Alhasil, total subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, tambahan subsidi energi tersebut dihitung salah satunya berdasarkan volume atau kuota khusus Pertalite pada APBN 2022 sebesar 23 juta kiloliter, namun realisasi konsumsi saat ini terus melonjak, bahkan diestimasi bisa mencapai 28 juta kiloliter.

"Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan. Belum harga minyaknya sendiri yang kita asumsikan di dalam APBN kan basisnya 100 dolar AS (per barel), kemarin kan sempat pernah 120 dolar AS jadi itu juga akan menambah tekanan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika