Kamis 11 Aug 2022 16:45 WIB

Lelang Proyek Infrastruktur IKN Dimulai Akhir Agustus

Tahun ini pemerintah anggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp 5,4 triliun.

Red: Indira Rezkisari
Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Titik nol itu merupakan satu referensi atau patokan untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan laut, Pemerintah pusat melalui Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.
Foto: ANTARA/Bayu Pratama S
Pekerja mengoperasikan alat berat di dekat patok titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Titik nol itu merupakan satu referensi atau patokan untuk menghitung tingkat ketinggian bangunan di atas permukaan laut, Pemerintah pusat melalui Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Imam Santoso Ernawi menyampaikan pembangunan fisik IKN Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penandatanganan lelang untuk proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan akhir Agustus 2022. Setelahnya akan langsung dimulai konstruksi pembangunan fisik.

"Tanda tangan kontrak (akhir Agustus). Habis itu langsung konstruksi," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

Ia memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk memulai pembangunan fisik tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ujar Basuki, secara prinsip sudah menyetujui anggaran untuk pembangunan fisik IKN.

Namun, menurut Basuki, Menkeu dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan sedang menelaah lebih lanjut usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). "Untuk DIPA-nya saya pikir Menteri Keuangan sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA. Tidak masalah," ujarnya.

Sejumlah proyek infrastruktur yang pembangunannya ditargetkan segera dimulai, antara lain, proyek untuk pematangan lahan (land development), jalan tol, jalan, jalan nasional, jalan logistik, dan rumah susun pekerja. Selain itu, pemerintah juga akan segera menyiapkan lelang untuk pembangunan proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau (KIPP).

"(Istana) baru mau tender. Land development-nya sudah, tol-nya sudah tender, kemudian yang logistik sudah. Rumah susun untuk para pekerja juga mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada penetapan pemenang," kata Basuki.

Menteri PUPR optimistis dapat menyerap anggaran pembangunan IKN pada tahun ini yang sebesar Rp 5,4 triliun secara optimal. "Dulu kita bisa lebih, Rp 7 triliun sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangi Rp 5,4 triliun. Kalau tidak, ada sisa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kan malu juga, minta banyak tidak bisa serap," katanya.

Di sisi lain, Basuki juga belum bisa memastikan apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri langsung peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek di IKN, sebagaimana berita yang beredar saat ini. Menurut Basuki, Presiden Jokowi kurang begitu menyukai seremoni groundbreaking. Presiden Jokowi, kata Basuki, lebih menyukai untuk meninjau proyek fisik yang pembangunannya sudah berjalan.

"Ada groundbreaking atau tidak kami masih belum tahu. Kalau groundbreaking kan Presiden, Presiden tidak suka groundbreaking. Meninjau yang sudah jalan, iya. Tapi kalau untuk mulai, beliau tidak. Karena beliau beberapa kali di Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), groundbreaking ternyata sudah empat kali, tidak jalan-jalan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement