REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) tak bisa berbuat banyak untuk membatasi konsumsi Pertalite yang hari ini merupakan barang bersubsidi. Hingga hari ini Pertamina bahkan masih menunggu regulasi terkait siapa siapa saja yang berhak menerima subsidi. Tanpa itu, Pertamina tak bisa melakukan pembatasan sepihak karena tak ada payung hukum yang melindungi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan saat ini yang bisa dilakukan Pertamina hanya melakukan pembatasan melalui skema pendaftaran melalui tautan milik Pertamina. Upaya itu setidaknya kata Irto mampu menjadi database Pertamina terkait siapa siapa saja yang mengkonsumsi Pertalite.

"Pembelian BBM subsidi ini perlu diawasi secara digital, salah satunya dengan proses pendaftaran saat ini, yang hingga hari ini pendaftaran mencapai lebih kurang 600 ribu kendaraan. Kita sudah membuka lebih dari 1300 titik booth pendaftaran. Melalui pengawasan digital, kita mampu telusuri siapa saja pembeli BBM bersubsidi, supaya penyaluran BBM tepat sasaran," ujar Irto kepada Republika, Kamis (10/8).

Irto menjelaskan realisasi Pertalite hingga juli solar subsidi sudah tersalurkan 16.8 juta KL, dari kuota 23 juta KL. Hal ini tak ditampik oleh Irto jika tidak segera dilakukan pembatasan maka akan membebani APBN, meski disatu sisi Pertamina tak mungkin melakukan penyaluran karena sudah menjadi kewajiban Pertamina.

"Pengaturan BBM harus segera dilakukan. Secara paralel kami juga menunggu revisi perpres 191/2014. Memang Harus segera diatur. Agar bisa tepat sasaran," tutur Irto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (9/8) mengatakan alokasi APBN 2022 untuk subsidi BBM kian membengkak hingga mencapai Rp 502 triliun.

Ada tiga hal yang membuat alokasi APBN kian membengkak. Selain volume BBM subsidi yang terus naik dari kuota, harga keekonomiannya juga lebih tinggi dari yang sudah diestimasikan, lalu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Itu semuanya memberikan tekanan pada APBN kita di 2022 ini. Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai bulan Juli, tapi tagihannya ini nanti yang kalau volumenya tidak terkendali akan lebih besar di semester II," tutur Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika