Kamis 11 Aug 2022 20:36 WIB

Koalisi Partai Politik, Alternatif Sambil Menunggu Sikap Resmi PDIP

PDIP satu-satunya partai yang bisa mengusung capres di 2024 tanpa harus berkoalisi.

Red: Indira Rezkisari
Petugas keamanan melintas layar digital hitung mundur Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Hingga Kamis sebanyak 23 Parpol telah terdaftar, 17 di antaranya dinyatakan berkasnya lengkap dan dilanjutkan ke dalam tahapan verifikasi administrasi. Sejumlah koalisi partai juga sudah terbentuk untuk mengusung capres di pemilu mendatang.
Foto: ANTARA/Aditya Pradana Putra
Petugas keamanan melintas layar digital hitung mundur Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Hingga Kamis sebanyak 23 Parpol telah terdaftar, 17 di antaranya dinyatakan berkasnya lengkap dan dilanjutkan ke dalam tahapan verifikasi administrasi. Sejumlah koalisi partai juga sudah terbentuk untuk mengusung capres di pemilu mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar

Pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam memandang koalisi sejumlah partai politik yang sudah terjalin hanya alternatif sembari menunggu resmi sikap PDI Perjuangan untuk Pemilihan Presiden 2024. "Ada Koalisi Indonesia Bersatu, ada juga koalisi Gerindra-PKB. Saya melihatnya itu masih koalisi alternatif untuk jaga-jaga sambil menunggu sikap PDIP," ujarnya ketika dihubungi di Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga

Menurut dia, PDIP sebagai satu-satunya partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain sehingga sangat berhati-hati menentukan koalisi atau tidak. "Jadi, sikap PDIP dan Jokowi sesungguhnya kunci dari koalisi yang akan terbentuk. Tapi, sikap PDIP dan Jokowi yang sampai sekarang belum kunjung jelas membuat mereka membentuk koalisi," ucapnya.

Sebagaimana hasil Pemilu 2019, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon presiden sendiri tanpa berkoalisi karena memenuhi syarat 20 persen presidential threshold (PT). Di Senayan, PDIP memiliki 128 kursi atau sekitar 22 persen, padahal untuk mencalonkan presiden, minimal harus memiliki 115 kursi atau 20 persen.

Karena itulah, kata Surokim, partai selain PDIP harus memiliki jurus jitu agar tidak tertinggal pada Pemilihan Presiden 2024 dengan tidak harus menunggu diajak PDIP berkoalisi. "Ingat, yang sudah berkoalisi saat ini semuanya partai koalisi dan pro pemerintah. Golkar, PAN, PPP, Gerindra dan PKB semuanya mendukung Jokowi di pemerintahan," kata dia.

"Saya yakin mereka masih menunggu untuk diajak. Tapi tidak bisa seperti itu dan partai harus memiliki nilai tawar lebih dalam bersikap," tambah peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) tersebut.

Sementara itu, melihat bersamaannya pendaftaran partai koalisi ke KPU RI, Surokim menilai langkah tersebut bagian dari sinyal kepada publik bahwa mereka bersatu hingga pemilu dua tahun mendatang. "Mereka memberi sinyal, tapi menurut saya tipis-tipis. Mereka masih mengirim pesan simbolik ke masyarakat bahwa akan bersama-sama," tutur Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya UTM tersebut.

Senin (8/8/2022) kemarin, Gerindra dan PKB kompak mendaftar secara bersama-sama sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI. Berikutnya, pada Rabu (10/8/2022), tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN dan PPP berbarengan mendatangi kantor KPU.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa koalisi antara partainya dengan Partai Gerindra belum akan mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung. Namun, ia menyebut bahwa sudah ada nama yang dikantongi kedua pihak.

"Tunggu saja tanggal mainnya, nama sudah ada di kantong, koalisi sudah memenuhi syarat. Visi-misi sudah kita susun, rute pemenangan juga sudah ada, tinggal kita tahap-tahap saja supaya cantik itu permainan," ujar Jazilul dalam sebuah diskusi daring, hari ini.

Nama yang akan diusung sebagai capres, ungkap Jazilul, tak akan keluar dari nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Bahkan ada peluang keduanya bertukar posisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Soal bagaimana pengantin, presiden-wakil presiden, ini nunggu soal teknis aja, toh tidak akan keluar dari tiga nama itu. Gerindra ada Pak Prabowo, di PKB ada Gus Muhaimin," ujar Jazilul. "Tidak akan keluar, paling ada tukar menukar posisi mungkin, tapi ya itu-itu aja," sambung Wakil Ketua MPR itu.

Kendati disebut sudah mengantongi nama capres yang akan diusung, koalisi antara PKB dan Partai Gerindra tak ingin terburu-buru mengumumkannya. Kalau bisa, ia menginginkan pengumuman nama yang akan diusung sebagai capres dilakukan bersama dengan koalisi lain.

"Kami menunggu, mudah-mudahan nanti bisa berbarengan diumumkannya. Jadi KIB mengumumkan nama, kita mengumumkan nama, kan indah itu, nah itu akan lebih seru ketimbang kita ngumumin sendirian," ujar Jazilul.

Ia mengatakan hubungan partainya dan Partai Gerindra semakin dekat. Bahkan, kehadiran Prabowo dan Muhaimin ke KPU disebutnya seperti peluncuran awal pendaftaran untuk Pilpres 2024. "Ketika kami mendaftarkan bersama-sama ini, PKB dan Gerindra, Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin hadir berdua di KPU seperti soft launching pendaftaran capres sebenarnya," ujar Jazilul.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement