REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Komisi III Desmond J Mahesa setuju dengan langkah Kapolri yang membekukan satuan tugas khusus (Satgasus) yang ada di internal Polri. Menurut Desmond ada baiknya Satgasus yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian dibubarkan.
"Satgas ini ada beberapa kerjanya bukan pada Tupoksi Polisi. Satgas yang dibentuk itu lebih menangani persoalan terkait politik, misalnya pada waktu ramai meme ganti presiden, satgas ini yang bekerja. Pokoknya sifatnya politik, bagaimana menjaga stabilitas Pak Jokowi saat berkuasa di periode kedua," ungkap Desmond kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).
Ia mencontohkan misalnya kasus Pilkada Jawa Tengah pada 2018, antara Ganjar dan Sudirman Said. Ia memaparkan hal itu pernah diberitakan, ketika orangnya Sudiman Said ditangkap oleh Satgas ini. Jadi salah satu Satgasus yang dibentuk itu untuk merespon persoalan politik yang menjadi lawan politik.
"Jadi waktu itu saya melihatnya Satgas ini dibentuk bukan dalam rangka menjalankan Tupoksi kepolisian. Tapi Satgasus ini juga bisa jadi alat politik," terangnya.
Desmon mengakui ketika Kapolri Tito membentuk kembali Satgasus ini memang sempat dikritisi oleh sebagian Anggota Komisi III, termasuk dirinya. Kemudian semakin ke sini, Satgasus seperti ini sudah semakin tidak aktif lagi, apalagi ketika Pak Tito Karnavian diangkat menjadi Menteri oleh Presiden Jokowi. Walaupun akhirnya Satgasus ini tidak dibubarkan.
"Kalau akhirnya Satgasus-satgasus ini berubah menjadi sebuah 'geng' saya juga tidak terlalu paham. Tapi dalam kasus penangkapan narkoba di Polres Bandara itu ada main-main juga, yang katanya ada uang yang sampai hari ini masih gelap," paparnya.
Desmond tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud ada main di balik proses penangkapan narkoba tersebut. Tapi ia mengakui masih menyimpan dokumen seorang pengacara yang mengadukan ke dirinya, karena telah melapor ke Paminal dan Propam tapi tidak pernah terungkap.
"Nanti saya lihat lagi dokumennya, dan saat pertemuan dengan Kapolri akan saya tanyakan juga itu, apakah ini bagian dari operasi Satgas, karena ada yang bukan dari kejahatan itu tidak jelas juntrungannya itu," papar Desmond.
Desmond menyebut kasus penangkapan narkoba di bandara dan penyitaan uang yang sampai hari ini susah dibuktikan itu, uang dari kejahatan narkoba. Karena tidak ada proses peradilannya.
"Apakah ini dikerjakan oleh 'geng' yang bagian dari Satgasus atau tidak. Kita gak paham. Menurut saya Satgasus pasca-Pak Tito tidak jadi Kapolri lagi saya pikir ini sudah bubar," kata dia.
Ternyata secara aturan tidak dibubarkan, dan Satgasus ini masih berkegiatan. Dan ia melihat tidak ada hal yang luar biasa dilakukan Satgasus dibandingkan saat Pak Tito masih menjadi Kapolri. Karena diakui dia saat itu memang banyak nama nama Satgasus yang dibentuk, mulai dari Satgasus Merah Putih, Satgasus Nusantara dan Satgasus Nemangkawi.
Dan semua Satgasus itu, menurut dia lebih banyak backup politik untuk penguasa. Sedangkan, diakui dia, kerja-kerja mereka tidak dilaporkan ke Komisi III DPR. "Jadi mereka ini kayak pasukan khusus yang gak jelas. Yang menurut saya mereka ini justru malah mengamputasi kelembagaan seperti Kabareskrim dan Kabarharkam," terangnya.
Baca juga : Komnas HAM Periksa Ferdi Sambo dan Bharada E di Mako Brimob
