REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Media Jerman, DPA melaporkan Gerhard Schroeder menggugat house of parliament Jerman atau Bundestag untuk mendapatkan kembali hak istimewanya sebagai mantan kanselir. Schroeder dicemooh karena pandang pro-Rusia.
Pada bulan Mei lalu hak istimewanya untuk memiliki kantor yang dibiayai pajak masyarakat dicabut. Setelah menolak menjaga jarak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin usai invasi Moskow ke Ukraina pada Februari lalu.
Pada DPA, pengacaranya Michael Nagel mengatakan Schroeder mengajukan gugatan ke pengadilan administratif Berlin. Bundestag belum menanggapi permintaan komentar.
Dalam dokumen pengadilan yang dilihat DPA, Jumat (12/8/2022), disebutkan keputusan menutup kantor Schroeder dan merelokasi sisa pegawainya "sedikit mengingatkan negara absolut pangeran dalam bentukannya" dan tidak boleh diizinkan di negara konstitusi demokrasi.
Kanserlir Jerman dari 1998 sampai 2005 itu memiliki hubungan dekat dengan Putin. Schroeder kerap menyebut Putin sebagai teman dekatnya, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam berdiskusi sambil minum-minum.
Ia terbang ke Moskow pada akhir Juli lalu untuk bertemu dengan Putin. Setelah ia mengatakan Rusia ingin menegosiasikan solusi perang dengan Ukraina. Saat itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menggambarkan perilaku Schroeder "menjijikan."
Schroeder berkontribusi pada pembangunan Nord Stream yang menyalurkan gas Rusia ke Jerman melalui pipa bawah laut Baltik. Berdasarkan akun LinkedIn, Schroeder ketua dewan komite Nord Stream AG, operator pipa yang mayoritas milik perusahaan Rusia, Gazprom.
Setelah kritikan keras pada bulan Mei lalu Schroeder mundur dari dewan perusahaan minyak milik Rusia, Rosneft dan menolak pencalonan anggota dewan di Gazprom.
Pada awal pekan ini ia berhasil lolos dari upaya cabang lokal Partai Demokrat Sosial mengusirnya. Komite mengatakan tidak ada bukti ia telah melanggar peraturan partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika