REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat bersiap-siap jika nanti pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) harus naik.
Pasalnya, menurut dia, jika harga BBM tidak naik, maka dampaknya adalah kondisi fiskal negara yang tidak sehat karena seperempat pendapatan negara harus digunakan untuk subsidi BBM.
"Tolong teman-teman wartawan sampaikan kepada rakyat, bahwa rasa-rasanya sih untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," katanya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Bahlil mengemukakan, kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini menyebabkan harga minyak dunia terus meroket. Ia mencatat harga minyak dunia rata-rata mencapai 105 dolar AS per barel dari periode Januari-Juli 2022.
Padahal, asumsi harga minyak di dalam APBN hanya di kisaran 63-70 dolar AS per barel."Hari ini kalau (harga minyak) 100 dolar AS per barel, subsidi kita itu bisa mencapai Rp500 triliun. Tapi kalau harga minyak per barel di atas 100 dolar AS, misal 105 dolar AS, dengan asumsi kurs dolar itu Rp 14.500 sampai rata-rata saat ini Rp 14.750, dan kuota kita dari 23 juta kilo liter menjadi 29 juta KL, maka harus terjadi penambahan subsidi," jelasnya.
Dengan semua angka-angka itu, Bahlil mengatakan setidaknya harus ada Rp 500 triliun hingga Rp 600 triliun alokasi subsidi dari APBN untuk subsidi BBM.
"Rp 500 triliun hingga Rp600 triliun itu sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi. Ini menurut saya agak tidak sehat," katanya.
Oleh karena itu, menurut Bahlil, perlu ada pengertian masyarakat atas kondisi yang ada saat ini. Ia juga mengatakan hal itu bisa jadi momentum bersama untuk bergotong royong untuk menjaga kondisi fiskal negara agar tetap sehat.
Terlebih, tren pemulihan ekonomi tengah dirasakan setelah pada kuartal II/2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen dengan tingkat inflasi tahunan pada Juni 2022 terjaga di level 4,35 persen.
"Kita doakan, kalau ini beban negaranya tinggi, ya ayo sama-sama kita. Mungkin ini momentum kita gotong royong. Ini untuk menjaga fiskal kita juga agar sehat," katanya.
Ia pun sempat berseloroh bahwa kenaikan harga BBM adalah hal biasa di Papua. Menteri yang besar di Papua itu mengaku harga BBM di Papua dulu pernah mencapai Rp19 ribu per liter.
"Kalau saya dulu di Papua, dulu harga Rp19 ribu tidak pernah ribut. Tapi di sini naik Rp 1.000-Rp2.000 sudah ribut orang. Kalau di Papua, harga minyak naik, waktu dulu waktu saya jadi pengusaha, biasa-biasa aja yang penting barang ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika