Ketegangan Kawasan Meningkat, Legislator Minta PMI di Taiwan Segera Dilindungi

Kurang lebih 300 ribu PMI bekerja di Taiwan, pemerintah diminta lakukan mitigasi

Jumat , 12 Aug 2022, 13:18 WIB
 FILE - Dalam file foto tak bertanggal ini yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Taiwan, sebuah jet tempur PLA J-16 China terbang di lokasi yang dirahasiakan. China menggelar latihan militer tembakan langsung di enam zona yang diumumkan sendiri di sekitar Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri.
Foto: AP/Taiwan Ministry of Defense
FILE - Dalam file foto tak bertanggal ini yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Taiwan, sebuah jet tempur PLA J-16 China terbang di lokasi yang dirahasiakan. China menggelar latihan militer tembakan langsung di enam zona yang diumumkan sendiri di sekitar Taiwan sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketegangan di wilayah Taiwan-China meningkat akhir-akhir ini. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai, situasi ini harus jadi perhatian terutama perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Taiwan.

"Tentu kita berharap semuanya aman dan tidak terjadi hal-hal yang ditakutkan dalam pusaran situasi di perairan Taiwan," katanya dalam keterangan, Jumat (12/8/2022).

Baca Juga

Dia mengungkapkan, saat ini kurang lebih 300 ribu PMI bekerja di Taiwan. Sebab itu, Kurniasih menyarankan pemerintah mulai melakukan mitigasi terhadap situasi di Taiwan.

"Tapi tentu tidak ada salahnya kita menerapkan mitigasi dalam segala kemungkinan terutama dalam melindungi WNI dan PMI kita di Taiwan yang jumlahnya tidak sedikit," katanya.

Anggota fraksi PKS ini mengatakan, perwakilan pemerintah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan misalnya bisa melakukan cek alur komunikasi dan sosialisasi dengan seluruh WNI termasuk PMI di Taiwan. Selanjutnya perlu disiapkan rencana kontijensi sesuai dengan tata laksana jika terjadi situasi yang tidak kondusif bagi WNI saat berada di wilayah negara lain.

"Rencana kontijensi ini sebagai bagian dari protokol dalam setiap situasi yang tidak menentu termasuk bagi WNI di luar negeri. Semuanya harus mulai disiapkan meski sekali lagi kita tidak berharap ada peningkatan eskalasi ketegangan di wilayah Taiwan," sebut Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.

Menurut Kurniasih, keselatan PMI haruslah menjadi prioritas. Beberapa ancaman yang mungkin terjadi bagi WNI di luar negeri bisa meliputi kasus terorisme, bencana alam dan nonalam, perang, konflik sosial termasuk instabilitas politik. Sehingga dengan segala kondisi, sudah mesti disiapkan berbagai skenario untuk perlindungan WNI di sebuah negara.

"Yang saat ini dilakukan adalah dengan menenangkan teman-teman PMI dengan situasi terkini dengan meyakinkan bahwa KDEI Taiwan dan Pemerintah siap melakukan perlindungan maksimal kepada PMI," katanya.