Soal BBM Bersubsidi, Legislator Minta Pemerintah Segera Ambil Keputusan

Pemerintah diminta tidak malah saling lempar tanggungjawab antarinstansi soal BBM.

Senin , 15 Aug 2022, 00:16 WIB
Pengendara motor mengantre untuk mengisi bensin Pertalite di Jakarta (ilustrasi)
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengendara motor mengantre untuk mengisi bensin Pertalite di Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi banyaknya laporan masyarakat tentang kelangkaan BBM bersubsidi belakangan ini. Ia mendesak pemerintah untuk cepat mengambil keputusan, bukan malah saling lempar tanggungjawab antarinstansi.

"Sebagai sebuah tim, Pemerintah harus kompak dengan berbagai jajarannya. Jangan malah oper-operan bola panas BBM bersubsidi ini," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Senin (15/8/2022).

Baca Juga

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, meminta Pertamina mengendalikan penjualan BBM bersubsidi lantaran kondisi keuangan negara yang kurang stabil.  Sedangkan Pertamina mengusulkan agar aturan pembelian BBM dapat segera dijalankan dan mengeluh menipisnya cadangan BBM bersubsidi.

Sementara Menteri ESDM malah minta agar masyarakat berhemat di tengah keterbatasan BBM bersubsidi yang ada. Dan BPH Migas mendesak agar Perpres tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera diterbitkan.

Politikus PKS itu meminta Presiden berani mengambil keputusan. Presiden diminta menengahi perbedaan pendapat yang ada agar tidak merugikan masyarakat. "Presiden harus hadir menyelesaikan masalah BBM bersubsidi ini. Jangan malah ikut-ikutan lempar tanggungjawab dan bersembunyi di belakang para menteri," ujarnya. 

Mulyanto menilai selama ini Presiden kurang tegas menyikapi berbagai masalah BBM bersubsidi. Menurutnya Presiden terkesan tidak paham masalah dan tidak peka bahwa saat ini Indonesia di ambang krisis energi.  

"Pemerintah terkesan tidak memiliki sense of crisis. Harusnya segera mempercepat terbitnya Perpres pembatasan BBM dimaksud. Sambil melaksanakan efisiensi APBN serta menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN baru," ujarnya.