REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Certificate of Acknowledgement dari International Rice Research Institute atau Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) yang diterima Presiden RI Joko Widodo merupakan momentum bersejarah bagi Bangsa Indonesia untuk bangkit menjaga kemandirian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, Senin (15/08/2022), di Jakarta.
Presiden RI menerima Penghargaan Sistem Pertanian-Pangan Tangguh dan Swasembada Beras Tahun 2019-2021 melalui Penggunaan Teknologi Inovasi Padi yang diserahkan oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balie, Ahad, (14/08/2022), di Istana Negara, Jakarta.
“Tentunya, penghargaan yang diterima Bapak Presiden hari ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami para penggiat pertanian dan pangan nasional, mengingat penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam pembangunan sistem pertanian-pangan yang tangguh dan mandiri periode tahun 2019-2021 melalui inovasi dan penerapan teknologi perberasan,” ujar Arief dalam pernyataan resminya.
Menurut Arief, penghargaan ini menjadi pengakuan internasional bahwa Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan ditengah gejolak yang terjadi.
“Kita semua menghitung neraca memang surplus di atas 10 juta ton dan ini capaian yang tidak mudah bagi kita dalam kondisi hari ini. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kita mampu,” ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, stok beras nasional pada bulan April 2022 menjadi yang tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. Ia juga mengatakan, Indonesia sudah 3 tahun tidak impor beras, atau tepatnya sejak tahun 2019 Indonesia sudah tidak impor beras.
“Pada tahun ini, sampai dengan Desember 2022, berdasarkan data neraca pangan nasional yang dihimpun NFA, stock beras kita kembali surplus sekitar 7,5 juta ton. Begitu juga dengan komoditas lain seperti jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan minyak goreng,” ujarnya.
Berdasarkan capaian tersebut, Arief mengajak, seluruh stakeholder pangan merapatkan barisan dan menyamakan visi, serta semakin memperkuat kolaborasi untuk meperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat tantangan sektor pangan di tahun 2023 semakin berat. Pasalnya, kondisi global masih diliputi gejolak seperti perang Rusia-Ukraina, pandemi Covid, serta perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan.
“Dengan kolaborasi seluruh stakeholder pangan, upaya memperkuat sektor pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi optimis bisa dilakukan,” ujarnya.
Selain merangkul berbagai pihak, Arief menambahkan, melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki, NFA terus membangun dan melakukan pembenahan fondasi tata kelola pangan nasional melalu pembaharuan sejumlah regulasi, sinergi dengan kementerian/ lembaga dan perguruan tinggi untuk penguatan teknologi dan digitalisasi, menggandeng dunia usaha seperti BUMN dan swasta guna akselerasi penyerapan hasil pertanian, serta kampanye penganekaragaman konsumsi dan gerakan konsumsi pangan lokal.
Arief menambahkan, untuk menjaga ketahanan pangan, selain intensifikasi dan ekstensifikasi, NFA juga mendorong diversifikasi, melalui gerakan konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi semibang, dan aman. “Hal ini sejalan dengan pesan Presiden saat acara penerimaan penghargaan yang mengatakan bahwa diversifikasi harus dilakukan agar kita tidak hanya tergantung pada beras, oleh karenanya harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya,” ujarnya.
Dalam acara penyerahan penghargaan tersebut tersebut Presiden RI menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia mengamankan pangan nasional, tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak baik kementerian/lembaga, akademisi, hingga pelaku usaha pangan termasuk petani. Selain itu dukungan infrastruktur juga menjadi daya ungkit keberhasilan tersebut seperti pembangunan 29 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 jaringan irigasi. Adapun produksi beras Indonesia pada tahun 2021 mencapai 31,3 juta ton sedangkan pada akhir April 2022 sebaran stok di lapangan mencapai 10, 2 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika