REPUBLIKA.CO.ID, MEXICO CITY -- Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mulai menjajaki rencana untuk tidak melibatkan kongres dalam menyerahkan kendali formal Pengawal Nasional kepada tentara. Langkah itu dapat memperluas kendali militer atas kepolisian di negara dengan tingkat kekerasan yang tinggi.
"Saya pikir yang terbaik adalah Garda Nasional menjadi cabang dari Departemen Pertahanan untuk memberikan stabilitas dari waktu ke waktu dan mencegahnya dari korupsi,” katan Lopez Obrador.
Lopez Obrador memenangkan persetujuan untuk membentuk pasukan pada 2019 dengan janji dalam konstitusi bahwa pasukan tersebut akan berada dalam kendali sipil. Namun, kini dia juga ingin tentara dan angkatan laut membantu dalam peran keselamatan publik setelah 2024, batas waktu saat telah ditetapkan dalam perintah eksekutif pada 2020.
Lopez Obrador ingin membuat tentara tetap terlibat dalam kepolisian dan menghapus kendali sipil atas Garda Nasional dengan pelatihan militer dan peningkatan gaji. Padahal perwira dan komandannya sebagian besar adalah tentara. Kekuatan Garda Nasional telah berkembang menjadi 115.000 anggota dengan hampir 80 persen personelnya diambil dari jajaran militer.
Tentara Meksiko juga telah sangat terlibat dalam kepolisian sejak dimulainya perang narkoba pada 2006. Namun kehadirannya selalu dipahami sebagai sementara, jeda sampai Meksiko dapat membangun pasukan polisi yang dapat dipercaya.
Tapi, Lopez Obrador tampaknya telah mengabaikan rencana itu, dengan menjadikan militer dan kekuatan pra-militer seperti Garda Nasional sebagai solusi utama. “Mandat mereka harus diperpanjang,” katanya.
Lopez Obrador memperingatkan agar tidak mempolitisasi masalah ini. Dia mengatakan, militer diperlukan untuk memerangi kartel narkoba yang kejam di Meksiko.
"Reformasi konstitusi akan ideal, tetapi kami harus mencari cara, karena mereka (oposisi) bukannya membantu kami, menghalangi kami, ada niat untuk mencegah kami melakukan apa pun,” kata Lopez Obrador.
Tapi presiden tidak lagi memiliki suara di kongres untuk mengubah konstitusi. Dia telah menyarankan mencoba melakukannya sebagai perubahan peraturan dengan mayoritas sederhana di kongres atau dengan perintah eksekutif dan melihat apakah pengadilan akan menegakkan itu.
Lopez Obrador sangat bergantung pada militer tidak hanya untuk memerangi kejahatan. Dia melihat tentara dan angkatan laut sebagai heroik, patriotik, kurang korup. Dia telah mempercayakan mereka dengan membangun proyek infrastruktur besar, menjalankan bandara dan kereta api, serta menghentikan migran dan mengawasi bea cukai di pelabuhan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia telah lama menyatakan keberatan tentang meminta militer melakukan pekerjaan polisi. Mahkamah Agung Meksiko belum memutuskan beberapa banding terhadap yang dikatakan para kritikus sebagai tugas inkonstitusional yang diberikan kepada Garda Nasional.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pekan lalu, militerisasi institusi sipil, seperti kepolisian, melemahkan demokrasi. Tentara tidak dilatih untuk itu, militer pada dasarnya tidak terlalu terbuka untuk diawasi. Militer juga telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan kehadiran tentara belum menyelesaikan pertanyaan mendesak tentang bagaimana mereformasi polisi, jaksa, dan pengadilan .
Sementara Lopez Obrador mengklaim pelanggaran hak asasi manusia tidak lagi ditoleransi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Meksiko telah menerima lebih dari seribu pengaduan dugaan pelanggaran oleh Garda Nasional. Badan tersebut telah mengeluarkan lima rekomendasi dalam kasus-kasus dengan ada bukti penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan, atau penyalahgunaan migran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika