REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang dengan kerugian negara Rp 78 triliun, Surya Darmadi, memenuhi pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejakgung) di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) di Kejagung Jakarta hari ini. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengapresiasi sikap Surya Darmadi tersebut.
"Kalau Surya Darmadi itu pulang, itu artinya kita harus juga berikan apresiasi, bahwa orang itu gentle, pulang, tidak buron terus menerus, itu kan harus kita apresiasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Di samping itu, ia mengingatkan bahwa proses hukum tetap harus dijalankan dengan benar. Selain harus diproses hukum, juga harus diberi kesempatan untuk membela diri dengan sebaik-baiknya.
Ia pun mencontohkan kasus yang pernah melibatkan mantan ketua umum PPP, Suryadharma Ali. Pimpinan KPK saat itu, Bambang Widjojanto mengumumkan kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai hingga Rp 600 miliar. Namun dalam surat dakwaannya jaksa mengatakan total kerugian tidak lebih dari Rp 100 miliar.
"Benar nggak kalau kayak begitu? Kan nggak boleh, kan mestinya ada kasus korupsi kerugian negaranya itu sedang kita hitung nanti kita finalkan nanti di dalam berkas yang akan kita inikan, tapi, jangan ber-statement, oh korupsi sekian," ujarnya.
Namun demikian Arsul melihat proses hukum dalam kasus Surya Darmadi dijalankan dengan benar. "Kalau saya lihat ini sudah dijalankan dengan benar," ucapnya.
Buronan korupsi Surya Darmadi, alias Apeng, akhirnya mendatangi Kejagung untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 78 triliun. Pantauan Republika bos PT Duta Palma Group tersebut tiba di Gedung Pidsus Kejagung sekitar pukul 13.57 WIB.
Pengacara Surya Darmadi Juniver Girsang mengatakan, kehadiran Surya Darmadi ke ruang pemeriksaan merupakan jawaban terhadap publik selama ini yang menuduh kliennya kabur. "Dengan kehadiran klien kami ini, membuktikan bahwa beliau sangat kooperatif," ujar Juniver.
Ikuti Whatsapp Channel Republika