REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan tidak semua destinasi pariwisata nantinya mengalami kenaikan tarif, demi menjaga aspek kualitas dan keberlanjutannya.
Hal itu berkaca pada rencana kenaikan tarif Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo yang dilakukan untuk membatasi pengunjung demi mendukung konservasi destinasi tersebut.
"Tapi harapannya tentu bukan berarti semua akan dinaikkan tarifnya, tapi justru harus ada kajian pembatasannya seperti apa dan bagaimana kita juga bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada para wisatawan," katanya dalam Weekely Press Briefing yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (15/8/2022).
Sandiaga mengakui saat ini pemerintah tengah mengedepankan pariwisata berbasis kualitas dan berkelanjutan (quality and sustainability). "Artinya, semua destinasi wisata harus memiliki kedua aspek tersebut," imbuhnya.
Menurut Sandiaga, aspek kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata menjadi fokus utama pemerintah demi mendukung konservasi dan ekonomi di sektor pariwisata. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak seluruh pengelola destinasi wisata untuk bisa mendukung pariwisata berbasis kualitas dan keberlanjutan.
"Bagaimana agar kita bisa mengembangkan ke depannya sehingga upaya konservasi dan peningkatan ekonomi ini bisa berjalan secara beriringan," katanya.
Sebelumnya, pada Juni lalu, pemerintah sempat mengumumkan kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi WNI dan 100 dolar AS bagi turis asing untuk membatasi jumlah wisatawan yang masuk hanya sebanyak 1.200 orang per hari. Rencana tersebut diprotes banyak pihak hingga akhirnya dibatalkan.
Sebulan kemudian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan akan memberlakukan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo sebesar Rp3,75 juta. Rencana tersebut pun sempat membuat gaduh karena pelaku wisata di Labuan Bajo melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut.
Hingga akhirnya, pekan lalu Pemprov NTT menunda kenaikan tarif hingga 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika