Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

 

29 Safar 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Kemenkominfo Luncurkan KIM.id untuk Jangkau Masyarakat Lebih Dekat

Senin 15 Aug 2022 19:16 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Acara peluncuran dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, Sumsel, Senin (15/8). Kemenkompinfo resmi meluncurkan KIM.id untuk menjangkau masyarakat lebih dekat.

Acara peluncuran dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, Sumsel, Senin (15/8). Kemenkompinfo resmi meluncurkan KIM.id untuk menjangkau masyarakat lebih dekat.

Foto: Istimewa
Kemenkompinfo resmi meluncurkan KIM.id untuk menjangkau masyarakat lebih dekat.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -– Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyampaikan bahwa dalam melakukan komunikasi publik, pemerintah perlu bertemu langsung dan menjangkau masyarakat lebih dekat.

 

Untuk itu, pemerintah membutuhkan instrumen untuk melakukan komunikasi publik. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Kominfo telah menyiapkan infrastruktur digitalnya dan membangun aplikasi bernama KIM.id.

“Mengingat pemerintah pusat jauh dari pemerintah daerah, KIM.id ini menjadi ujung tombak. Pemerintah perlu perpanjangan tangan langsung sampai ke masyarakat agar informasi dari pusat cepat sampai ke masyarakat,” jelas Usman dalam launching dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi komunitas informasi masyarakat (KIM), di Hotel Aryaduta Palembang, dalam rilisnya, Senin (15/8/2022).

Dalam wawancara didepan puluhan wartawan, Usman, mengatakan KIM dahulu merupakan singkatan dari kelompok informasi masyarakat yang merupakan transformasi dari kelompencapir.

“Dulu namanya kelompencapir. Nah, sekarang diubah menjadi komunitas informasi masyarakat,” terangnya.

Dinamakan komunitas karena menurutnya Kemenkominfo ingin membangun kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah langsung kepada masyarakat.

Usman menambahkan, KIM.id dibangun agar segala informasi dan kegiatan masyarakat di daerah bisa diungggah ke dalam KIM.id sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi apa yang disampaikan KIM.

“KIM ini kan anggota masyarakat. Kita ambil dari kelompok masyarakat dari daerah-daerah di kabupaten dan kota. Mereka juga akan dilatih bagaimana meng-upload informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

KIM.id juga diharapkan dapat mengisi jika ada blank spot di daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Jadi, KIM.id menjadi sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan bahwa tantangan KIM.id ke depan biasanya berkaitan dengan permasalahan digital seperti blank spot dan literasi digital masyarakat. Namun, Kominfo telah memiliki rencana untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

“Kominfo telah menyiapkan tulang punggung jaringan infrastruktur internet. Dan kita juga memiliki Ditjend Aptika yang melakukan edukasi atau literasi digital. Ini merupakan ekosistem yang kita bangun,” katanya.

Di sisi lain, agar edukasi dan literasi berjalan mulus, pihaknya juga telah melaksanakan sosialisasi kebeberapa daerah. “Itu sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan. Seperti kata Kepala Dinas di Sumsel sendiri tersisa tiga kota dan kabupaten yang belum terbentuk. Artinya semuanya sudah memiliki KIM.id. Jadi ini harus terus kita sosialisasikan,” kata dia.

Setelah terbentuk dan berjalannya KIM.id, Usman berharap KIM bisa menggalang dan meningkatkan partisipasi masyarakat, terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian, KIM dapat menginformasikan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada masyarakat, sehingga KIM dapat berjalan dari masyarakat untuk masyarakat. Selain itu, Usman juga berharap melalui KIM akan terbentuk reputasi atau citra positif pemerintah dimata masyarakat secara umum.

Sebelumnya Usman juga menyampaikan bahwa pemerintah banyak memiliki aplikasi. Ada sebanyak 2.400 bekerja secara sendiri-sendiri. “Ini tentu tidak efisien karena membutuhkan biaya dan penyimpanan dana. Dengan adanya KIM diharapkan agar setiap aplikasi terintegrasi dalam satu wadah. Bisa saling terkoneksi dan terhubung bahkan dalam satu data,” jelasnya.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile