REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel telah membatalkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk menandai peringatan dua tahun Kesepakatan Abraham yang ditandatangani dengan negara-negara Arab. Menurut laporan media lokal Israel, diplomat dari beberapa negara Arab menolak untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut.
Laporan itu mengatakan, negara-negara Arab tidak ingin ikut campur dalam pemilihan umum di Israel yang akan datang. Oleh karena itu, mereka menolak berpartisipasi dalam KTT yang menandai dua tahun Kesepakatan Abraham atau Abraham Accord.
"Dengan sangat sedih, kami terpaksa menunda konferensi yang menandai peringatan dua tahun Kesepakatan Abraham karena urgensi pemilihan umum, dan agar tidak menyeret mitra kami ke dalam kampanye," kata Menteri Kerjasama Regional, Esawi Freige, dilansir Middle East Monitor, Selasa (16/8/2022).
Kesepakatan Abraham menjadi landasan bagi Israel untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara Arab. Kesepakatan ini diluncurkan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada 2020 lalu. Empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudah menormalkan hubungan dengan Israel. Upacara penandatanganan kesepakata tersebut digelar di Gedung Putih dan disaksikan langsung oleh Trump.
Trump dilaporkan mengirim surat rahasia kepada mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat kabar Jerusalem Post mengatakan, surat setebal tiga halaman dan tertanggal 26 Januari 2020 itu berisi dukungan Trump atas rencana Israel untuk mencaplok wilayah Palestina.
"Israel akan dapat memperluas kedaulatan ke bagian-bagian wilayah Tepi Barat jika Netanyahu menyetujui Negara Palestina di wilayah yang tersisa," tulis Trump dalam surat itu.
Netanyahu menerima surat itu dua hari sebelum Trump mengumumkan Kesepakatan Abraham atau yang disebutnya sebagai "kesepakatan abad ini" untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Kesepakatan itu ditolak keras oleh Palestina. Para pemimpin Palestina mengatakan, kesepakatan ini adalah upaya untuk mencegah Palestina mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan.
Kesepakatan abad ini yang disebut oleh Trump, mengacu pada Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Kesepakatan tersebut juga mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah pendudukan Tepi Barat.
Rencana tersebut melibatkan pembentukan negara Palestina Balkan dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan. Para pejabat Palestina mengatakan, di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30-40 persen wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk seluruh Yerusalem Timur.
Di bawah tekanan internasional, Netanyahu tidak mengumumkan rencana pencaplokannya seperti yang dijadwalkan pada Juli 2020. Netanyahu mengklaim menunda pengumuman tersebut, hingga kemudian dia lengser.
Pembicaraan damai antara Palestina dan Israel 2014 gagal mencapai kesepakatan. Karena Israel menolak untuk membebaskan tahanan Palestina dan menghentikan perluasan pembangunan pemukiman Yahudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika