REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Ahad (14/8/2022) mengkritik pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres terkait dukungannya untuk denuklirisasi. Korea Utara menyebut pernyataan itu tidak berimbang dan tidak adil.
Kantor berita negara Korea Utara, KCNA merilis pernyataan dari Kementerian Luar Negeri setelah Guterres pada Jumat (12/8/2022) mengatakan, dia sepenuhnya mendukung upaya untuk denuklirisasi Korea Utara. Pernyataan ini dilontarlan Guterres ketika bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol.
"Saya tidak bisa tidak mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas pernyataan Sekjen PBB yang sangat tidak memihak dan tidak adil, dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya, yang ditentukan dalam Piagam PBB, sehubungan dengan masalah semenanjung Korea," ujar Wakil Menteri untuk Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Kim Son-gyong.
Kim menambahkan, Guterres semestinya tidak boleh meminta atau menerima perintah dari pemerintah negara tertentu. Menurut Kim, Guterres harus tetapi menahan diri dari melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak posisinya sebagai pejabat internasional dan hanya bertanggung jawab kepada PBB.
"Ini menuntut perlucutan senjata sepihak, dan Sekretaris Jenderal Guterres mungkin tahu betul bahwa DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) telah sepenuhnya menolak (pernyataan Guterres) tanpa toleransi," kata Kim,
Kim menambahkan, Guterres harus berhati-hati saat mengucapkan "kata-kata berbahaya" di tengah situasi yang cukup rawan di Semenanjung Korea. Korea Utara telah melakukan sejumlah uji coba rudal tahun ini. Para pejabat di Seoul dan Washington mengatakan, Korea Utara tampaknya bersiap untuk menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, di tengah pembicaraan denuklirisasi yang terhenti.
