REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dijaga. Dia ingin IKN ke depan dapat menjelma menjadi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
"(IKN) bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2022, Selasa (16/8/2022).
Menurut dia, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara (ASN) saja, tetapi juga bagi para wirausahawan dan para inovator. Dia ingin IKN bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata dia.
Pembangunan IKN menjadi salah satu agenda nasional yang ada. Untuk itu, dia menekankan pentingnya penyiapan manusia Indonesia yang unggul. Di bidang kesehatan, kata dia, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata.
"Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan," ujar Jokowi.
Dia juga ingin agar para siswa dan mahasiswa dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Selain itu, menurut Jokowi, minat setiap anak Indonesia di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga haruslah didukung dan diapresiasi. Dalam hal itu, dia ingin agar budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme harus menjadi pilar utama.
"Oleh karenanya, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama," kata Jokowi.
Di samping itu, Jokowi juga mengatakan, seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Dia menyampaikan, karya-karya sastra dan film karya seniman, terutama para seniman muda Indonesia, harus terus didukung.
"Karya sastra dan film karya seniman muda harus terus didukung. Dana Abadi Kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika