REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mematok anggaran subsidi energi sekaligus kompensasi Rp 336,7 triliun. Meski turun dibandingkan realisasi tahun ini yang tembus Rp 502,4 triliun namun angka ini tetap lebih besar bahkan dibandingkan 2019, 2020, dan 2021.
"Sehingga dari sisi absolut, subsidi masih sangat tebal, berharap tadi jumlah dan juta kilo liter Pertalite, solar dan LPG tetap dikendalikan, kalau tidak bisa terlewati. Bahkan yang Rp 502 triliun itu bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol," kata Sri Mulyani, Selasa (16/8/2022).
Sri Mulyani juga menjelaskan, subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam RAPBN tahun 2023 direncanakan Rp 138,3 triliun. Sedangkan subsidi listrik direncanakan Rp 72,3 triliun.
Dalam pelaksanaan pengelolaan subsidi energi, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah distribusi subsidi LPG 3 kg masih secara terbuka serta validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat.
Dengan demikian, pemerintah berupaya melakukan transformasi subsidi LPG tepat sasaran melalui integrasi dengan Program Perlindungan Sosial (perlinsos), serta penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 Kg secara bertahap diselaraskan dengan kondisi perekonomian.
"Kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," kata Sri Mulyani.
