REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengeluarkan payung hukum agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tak terduga. Anggaran itu dibutuhkan guna menekan inflasi di daerah.
“Gunakan dan saya sudah perintahkan ke mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,” ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Jokowi mengatakan, anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehingga bisa menekan tingginya biaya transportasi dan distribusi bahan pokok antardaerah. “Gunakan (anggaran tak terduga) untuk itu tadi, menutup biaya transport, biaya distribusi. Ini kerja lapangan yang harus TPIP. TPID semuanya ngerti barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara sekarang ini inflasi,” ujar Jokowi.
Jokowi meyakini, jika kepala daerah mampu bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan juga daerah maka berbagai penyebab kenaikan inflasi di daerah pun dapat dikendalikan. Sebab, menurutnya, Indonesia masih memiliki berbagai barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat.
Ia mencontohkan, di Merauke, Papua, pernah memiliki stok beras yang melimpah, tetapi tak banyak masyarakat yang membeli. Bahkan beras di Merauke saat itupun masih murah yakni hanya Rp 6 ribu. Sementara di daerah lain justru mengalami kekurangan beras. Karena itu, ia meminta agar stok bahan pangan yang melimpah di daerah lain bisa didistribusikan ke daerah lainnya yang mengalami kekurangan.
“Problemnya transportasi mahal, saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Mendagri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada,” kata dia.
