REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Surya Darmadi sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Lembaga antirasuah ini pun bakal berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejakgung).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, penyidik KPK nantinya akan ke Kejakgung untuk melakukan pemeriksaan terhadap bos PT Duta Palma Group tersebut. "(Penyidik KPK) Ke Kejaksaan, kan ditahan di Kejaksaan. Enggak masalah. Kita berkoordinasi," kata Alex di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Alex menyebut, pemeriksaan terhadap Surya Darmadi rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Namun, dia belum merinci kapan pemeriksaan itu dilaksanakan. "Kapan akan diperiksa itu ya tergantung jadwal penyidik. Tapi saya kira secepatnya lah," jelas dia.
Untuk diketahui, Surya Darmadi juga menjadi tersangka serta buronan KPK sejak tahun 2019. Dalam perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut, Surya Darmadi diduga memberi sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014.
Sebelumnya diberitakan, Surya Darmadi resmi ditahan tim penyidikan Jampidsus di Kejakgung, sejak Senin (15/8/2022). Penahanan tersebut, terkait statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan dan penguasan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, seluas 37 ribu hektare di Indragiri Hulu, Riau. Tindakan Surya diduga merugikan negara Rp 78 triliun.
Kejakgung tak mengizinkan KPK membawa tersangka Surya Darmadi untuk diperiksa. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta tim penyidik KPK memeriksa bos PT Duta Palma Group tersebut di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung.
Burhanuddin mengatakan, tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga punya kebutuhan serupa untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 78 triliun tersebut. “Apabila diperlukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tersangka SD (Surya Darmadi) oleh penyidik KPK, agar dilaksanakan di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung,” ujar Burhanuddin dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika