REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lembaga think tank Institute for Fiscal Studies mengatakan perdana menteri Inggris yang baru tidak punya banyak ruang untuk memotong pajak secara permanen. Hal ini menantang rencana dua kandidat perdana menteri yang akan menggantikan Boris Johnson.
Menteri Luar Negeri Liz Truss ingin memotong pajak yang telah dan akan dinaikan saingannya mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak senilai sebesar 30 miliar poundsterling. Sunak juga berjanji akan memotong kembali pajak ketika inflasi sudah terkendali.
Namun menurut IFS inflasi tertinggi Inggris dalam 40 tahun terakhir membutuhkan pengeluaran publik ekstra dalam jangka pendek. Lembaga itu kerap dianggap sebagai penengah tak resmi rencana pengeluaran pemerintah.
Biaya layanan utang tahun depan saja ditetapkan lebih tinggi 54 miliar pound dibandingkan perkiraan lembaga pengawas anggaran pemerintah bulan Maret lalu. IFS mengatakan pengeluaran lebih banyak untuk layanan publik juga "hampir tak terelakan" karena tingginya biaya hidup.
IFS mengatakan kenaikan inflasi juga artinya menaikan pajak pendapat. Tapi kecepatannya lebih lambat dibanding permintaan untuk pengeluaran publik.
"Kenyataannya Inggris lebih miskin dibandingkan tahun lalu," kata Deputi Direktur IFS Carl Emmerson, Kamis (18/8).
"Sulit bagi Ibu Truss dan Bapak Sunak untuk menepati janji untuk memotong pajak pada jangka menengah dengan tidak adanya langkah spesifik untuk memotong pengeluaran publik dan keinginan mengelola pengeluaran negara dengan lebih bertanggung jawab," tambahnya.
IFS memprediksi meminjam pada tahun fiskal saat ini akan 16 miliar pounds lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya dan 23 miliar pounds lebih tinggi pada 2023-2024 sebelum kembali ke tingkat perkiraan sebelumnya pada 2024-25.
IFS mengatakan siapa pun yang menjadi perdana menteri akan memiliki surplus 30 miliar pounds untuk pengeluaran harian. Tapi tidak bijaksana bagi politisi mana pun untuk berkomitmen menggunakan surplus ini untuk memotong pajak ketika masa depan tak pasti.
Proyeksi anggaran IFS berdasarkan pertumbuhan dan inflasi yang diterbitkan pada 4 Agustus. Mereka melihat inflasi mencapai puncaknya pada bulan Oktober mendatang sebesar 13 persen sebelum akhirnya kembali ke 2 persen pada pertengahan 2024
Ikuti Whatsapp Channel Republika