REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Peneliti Vaksin Merah Putih Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fedik Abdul Rantam tak memungkiri penelitian vaksin di Indonesia menjadi salah satu sektor yang terdampak kebijakan penghapusan anggaran penanganan Covid-19 pada 2023. Namun, ia memastikan pihaknya akan menyesuaikan anggaran sesuai alokasi yang diberikan.
"Terkait anggaran kita akan sesuaikan," ujar Fedik kepada Republika, Kamis (18/8/2022).
Saat ini, sambung Fedik, Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unair sejak 12 Mei 2020 hingga saat ini telah memasuki uji klinik fase 3 berupa injeksi kedua pada 4.005 subjek manusia. Evaluasi, kata Fedik, dilakukan setelah sebulan injeksi kedua.
"Uji klinis fase 3 baru selesai tanggal 4 Agustus lalu. Sekarang kami sedamg menyiapkan uji klinis untuk booster heterolog dan homolog, remaja dan anak sambil menunggu PPUK (Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik)," ujarnya.
Selain itu, tim peneliti juga melakukan akselerasi uji klinik vaksin untuk pemanfaatan dosis penguat atau booster pertama. Ia berharap seluruh tahapan penelitian vaksin berplatform inactive virus atau virus yang dilemahkan itu bisa rampung sesuai jadwal pada akhir tahun 2022.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, merancang anggaran sebesar Rp 88,5 triliun untuk transformasi kesehatan tahun 2023. Anggaran tersebut dari alokasi anggaran kesehatan secara keseluruhan Rp 169,8 triliun tahun depan. Meski begitu anggaran transformasi kesehatan tersebut menurun dari tahun 2022 yang Rp 96,8 triliun karena ada pengurangan pengadaan vaksin sebesar Rp 10 triliun.
"Kami telah menyusun transformasi kesehatan karena belajar dari krisis-krisis sebelumnya, saat krisis terjadi adalah saat yang tepat melakukan reformasi," kata Menkes Budi Gunadi dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 yang dipantau secara daring, Rabu (17/8/2022).
Ia memerinci anggaran transformasi kesehatan 2023 dialokasikan Rp 6,06 triliun untuk transformasi layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer.
Kemudian untuk transformasi layanan rujukan sebesar Rp 18,15 triliun melalui peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier. Serta transformasi sistem ketahanan kesehatan senilai Rp 1,48 triliun untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan serta memperkuat ketahanan tanggap darurat.
"Dengan transformasi sistem kesehatan kami pastikan industri kesehatan kita siap jika terjadi pandemi kembali dari hulu ke hilir dan kami ingin pastikan kita ada tenaga cadangan kesehatan," ujar dia.
Budi melanjutkan anggaran juga dialokasikan untuk transformasi sistem pembiayaan kesehatan senilai Rp 49 triliun dengan tiga tujuan, yakni tersedia, cukup, dan berkelanjutan, alokasi yang adil, serta pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Baca juga : Anies Pecahkan Rekor Resmikan 33 Tower Rusunawa, PDIP: Ga Hebat
Untuk transformasi sumber daya manusia kesehatan dianggarkan Rp 4,18 triliun, yang akan digunakan dalam penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam dan luar negeri, serta kemudahan penyertaan tenaga kesehatan dalam dan luar negeri.
Selanjutnya, kata dia, anggaran transformasi teknologi kesehatan dialokasikan Rp 540 miliar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan. Sementara untuk kegiatan rutin senilai Rp 9,04 triliun, yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, dan belanja tupoksi non transformasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika