Wagub Beberkan Mengapa Angka Stunting di Jateng Masih Tinggi
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
Wagub Beberkan Mengapa Angka Stunting di Jateng Masih Tinggi (ilustrasi). | Foto: Antara/Harviyan Perdana Putra
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah, Taj Yasin mengungkap alasan mengapa angka stunting atau gagal tumbuh kembang pada bakita di daerahnya masih cukup tinggi.
Di lain pihak, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam menangani dan mencegah stunting sebenarnya telah menunjukkan hasil dan progres yang bagus di sejumlah daerah.
"Angka stunting di Jawa Tengah sebenarnya sudah menunjukkan penurunan yang cukup tajam," ungkapnya saat memimpin Rapat Percepatan Penurunan Stunting, Kamis (11/8/2022).
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, terungkap angka prevalensi stunting di Jawa Tengah, pada 2020 mencapai sebesar 27,7 persen dan saat ini sudah berada di angka 20,9 persen.
Tetapi apabila persentase itu dikalikan dengan jumlah ibu melahirkan di Jawa Tengah yang rata- rata mencapai 551.000 setiap tahun, maka angka stunting di Jawa Tengah ini masih cukup tinggi.
Maka, Pemprov Jawa Tengah masih harus bekerja lebih keras lagi dalam menurunkan angka stunting di beberapa wilayah. Terutama di tiga kabupaten yang hingga saat ini mendapat pendampingan.
"Ketiga kabupaten itu adalah Kabupaten Brebes dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 26,3 persen. Berikutnya adalah Kabupaten Tegal (28 persen) dan Banjarnegara (23,3 persen)," katanya.
Lebih lanjut, Taj Yasin juga menyampaikan, dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Jawa Tengah kini juga dilakukan secara keroyokan dengan melibatkan berbagai OPD terkait.
Sehingga penanganan stunting yang awalnya masih dilakukan Dinkes dan belum terintegrasi dengan beberapa dinas yang terkait --saat ini-- sudah dintegrasikan.
Misalnya seperti DP3AP2KB yang melakukan dukungan melalui safari KB, menurunkan unmetneed KB (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) serta menurunkan total fertility rate (TFR).
Kemudian Dispermasdukcapil membantu menggerakkan akseptor KB melalui kegiatan non fisik dalam kegiatan TMMD. "Juga Disperakim membantu terwujudnya Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan lainnya," tegas wagub.