Jumat 19 Aug 2022 23:55 WIB

Meski Terus Diprovokasi India, Pakistan Inginkan Resolusi Damai Terkait Jammu-Kashmir

Resolusi damai India-Pakistan soal Jammu dan Kashmir harus merujuk resolusi PBB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nashih Nashrullah
Tentara Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF) berpatroli di dekat pagar perbatasan India-Pakistan di Suchet Garh di Ranbir Singh Pura, Jammu dan Kashmir, India, 23 Januari 2020.
Foto: AP Photo/Channi Anand
Tentara Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF) berpatroli di dekat pagar perbatasan India-Pakistan di Suchet Garh di Ranbir Singh Pura, Jammu dan Kashmir, India, 23 Januari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan, negaranya menginginkan hubungan damai dengan India. Hal itu termasuk membuat resolusi damai terkait wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan kedua negara.

“Resolusi yang adil dan damai dari perselisihan Jammu dan Kashmir sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan serta harapan dari rakyat Kashmir sangat diperlukan untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut,” kata Sharif dalam pidatonya saat menerima kunjungan Komisioner Tinggi Australia untuk Pakistan Neil Hawkins, Kamis (18/8/2022), dilaporkan laman Asian News International.

Baca Juga

Menurut Sharif, komunitas internasional perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam isu tersebut. Sebab hal itu penitng untuk perdamaian jangka panjang di Asia Selatan.

Bulan lalu Pemerintah Pakistan mengecam pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) India Rajnath Singh yang menyebut wilayah Kashmir di bawah kontrol Pakistan adalah bagian dari India. Islamabad menilai, komentar Singh provokatif dan tak dapat diterima.

“Menteri (Singh) dalam pernyataannya memutarbalikkan fakta sejarah yang sudah mapan tentang sengketa Jammu dan Kashmir, melontarkan tuduhan tak berdasar dan ancaman terhadap Pakistan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan dalam sebuah pernyataan pada 24 Juli lalu.

Kemenlu Pakistan menegaskan, pernyataan provokatif oleh tokoh politik India tidak dapat mengubah realitas IIOJK (Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir).

Baca juga: Prof Arief: Derajat Orang Beradab Lebih Utama Dibandingkan Orang Berpendidikan

Islamabad pun menekankan, isu Jammu dan Kashmir adalah perselisihan yang diakui secara internasional dan masih menjadi agenda PBB.

Menurutnya, solusi atas persengketaan tersebut terletak pada penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.

"India akan disarankan untuk mengintrospeksi mengapa, meskipun memberlakukan undang-undang yang kejam, menahan seluruh Lembah di bawah pengepungan militer selama beberapa dekade, memenjarakan ribuan warga Kashmir yang tidak bersalah dan perwakilan mereka yang sebenarnya serta pembunuhan sewenang-wenang terhadap lebih dari 100 ribu warga Kashmir, India belum mampu memadamkan api kebebasan dari jantung warga Kashmir," kata Kemenlu Pakistan.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement