REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika pemerintah tetap mengambil keputusan untuk menaikan harga jual Pertalite maka kenaikan inflasi dan berkurangnya daya beli masyarakat tak bisa dihindari.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan ketika harga pertalite naik, maka mekanisme pasar pasti langsung akan berjalan. Tidak hanya berdampak pada harga transportasi tetapi juga langsung ke harga barang terutama pangan.
"Sehingga ketika harga harga naik, pengendalian inflasi susah dilakukan," ujar Faisal kepada Republika, Jumat (19/8/2022).
Faisal bahkan menjelaskan efek domino dari kenaikan harga BBM bahkan bisa menyasar kepada penyaluran kredit. Sebab, jika inflasi sudah tinggi maka Bank Indonesia bukan tidak mungkin mempercepat kenaikan suku bunga maupun menaikan acuan suku bunga.
Baca juga : Siap Siap Minum Pil Pahit, Pertalite Terancam Naik
"Kalau sudah dinaikan, dampaknya kemana mana. Kalau inflasi sudah tinggi otoritas moneter maka menaikan tingkat suku bunga lebih cepat atau lebih tinggi kalau inflasinya diatas 6 persen. Maka, efek domino kan ke penyaluran kredit usaha dan instrumen lain," ujar Faisal.
Pun pemerintah berdalih untuk membuat jaring pengaman sosial, menurut Faisal ini agak sulit. Sebab, dengan adanya jaring pengaman sosial sama saja memindahkan subsidi ke bansos.
"Dan ini sebenarnya tidak cukup. Karena real incomenya turun dan daya beli pasti juga turun," ujar Faisal.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pekan depan Presiden akan mengumumkan terkait kebijakan Pertalite. "Minggu depan presiden yang akan umumkan tentang apa dan bagaimana kenaikan harga BBM," ujar Luhut, Jumat (19/8/2022).
Baca juga : Harga Pertalite Naik, Pemerintah Wajib Beri Stimulus ke Rakyat
Luhut juga menjelaskan kenaikan harga minyak dunia dan konsumsi Pertalite yang kian meningkat membuat tekanan terhadap APBN. Ia mengatakan sampai saat ini subsidi dan kompensasi energi sudah mencapai Rp 502 triliun.
"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin mempertahankan terus demikian karena BBM kita juga harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita. Kita harus siap siap, karena beban subsidi sudah Rp 502 triliun," ujar Luhut.
Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM pun membenarkan bahwa volatilitas harga minyak dunia membuat pemerintah harus mengambil keputusan dalam harga jual BBM. Kata dia, pemerintah tetap waspada atas lonjakan harga minyak dunia pada kuartal empat ini mengingat demand minyak masih tinggi untuk listrik.
"Terutama di negara yang ada musim dinginnya, permintaannya pasti naik dan akan mempengaruhi harga. Kita harus antisipasi ini," ujar Arifin, Jumat (19/8/2022).
Baca juga : Sidak SPBU, Erick Pastikan Ketersediaan BBM Bersubsidi di Tangerang
Ikuti Whatsapp Channel Republika