REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang mempertimbangkan penempatan 1.000 rudal jelajah jarak jauh untuk meningkatkan kemampuan serangan baliknya terhadap China. Surat kabar Yomiuri yang mengutip sumber-sumber pemerintah pada Ahad (21/8/2022) melaporkan, rudal-rudal itu akan dimodifikasi dengan senjata untuk memperluas jangkauannya dari 100 km hingga 1.000 km.
Senjata yang diluncurkan oleh kapal atau pesawat akan ditempatkan di sekitar Pulau Nansei selatan dan mampu mencapai wilayah pesisir Korea Utara dan China Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Jepang tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan tersebut.
Jepang telah meningkatkan pengeluaran militernya dan mengambil strategi yang lebih tegas dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi negara itu menahan diri untuk tidak mengerahkan rudal jarak jauh.
Ketegangan regional telah meningkat bulan ini setelah kunjungan Ketua House of Representative Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan. Kunjungan ini menyebabkan China geram dan mendorong negara tersebut untuk menggelar latihan militer di sekitar Taiwan. Bahkan, Beijing meluncurkan rudal ke zona ekonomi eksklusif Jepang.
Hubungan antara China dan Barat telah memburuk sejak Pelosi mengunjungi Taiwan awal bulan ini. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan menentang politisi asing mengunjungi pulau itu. Taiwan yang diperintah secara demokratis menolak klaim China atas wilayahnya.
Sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi, China membatasi perdagangan dan meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Pelosi. Beijing juga memberlakukan sanksi terhadap seorang menteri Lituania yang mengunjungi Taiwan beberapa hari setelah kunjungan Pelosi.
Amerika Serikat (AS) dan Taiwan pada Rabu (17/8/2022) sepakat untuk memulai pembicaraan perdagangan di bawah inisiatif baru. Inisiatif perdagangan ini merupakan peningkatan dukungan AS bagi Taiwan.
Washington dan Taipei meluncurkan Inisiatif AS-Taiwan pada Juni. Kantor Perwakilan Dagang AS mengatakan, kedua belah pihak telah mencapai konsensus tentang mandat negosiasi. Negosiasi putaran pertama dan diharapkan berlangsung awal musim gugur ini.
"Kami berencana mengejar jadwal ambisius untuk mencapai komitmen berstandar tinggi, yang mencakup sebelas bidang perdagangan dalam mandat negosiasi yang akan membantu membangun ekonomi abad ke-21 yang lebih adil, lebih sejahtera, dan tangguh," ujar Deputi Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Sarah Bianchi.
Amerika Serikat dan Taiwan telah menetapkan agenda yang kuat untuk pembicaraan mengenai berbagai isu. Antara lain, fasilitasi perdagangan, praktik regulasi yang baik, dan menghilangkan hambatan diskriminatif terhadap perdagangan. Awal dari pembicaraan formal bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan "komitmen standar tinggi dan hasil yang berarti secara ekonomi".
Namun dalam mandat negosiasi itu tidak menyebutkan kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas yang luas, seperti yang kerap ditekankan oleh Taiwan. Washington tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taipei. Namun AS ingin meningkatkan dukungan untuk Taiwan, yang menghadapi peningkatan tekanan politik dari China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika