REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa partainya tak menutup pintu komunikasi dengan partai politik manapun, termasuk dengna Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan, Nasdem dan PDIP berpeluang membentuk poros baru.
"Sisi mana yang kemudian menutup kesempatan itu. Sisi mana yang kemudian menutup peluang Nasdem dan PDIP berkoalisi sedangkan hari ini kami sedang melakukan koalisi bersama-sama," ujar Ali di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Ali mengatakan, Nasdem dan PDIP memiliki pengalaman berkoalisi ketika mengusung Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, kedua partai yang pertama menyatakan mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu di pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
"Semuanya masih sangat mencair, semua sangat mungkin politik sangat dinamis. Melihat tadi gestur tubuh Pak Surya dan Puan Maharani begitu dekat begitu bersahabat," ujar Ali.
Ia mengatakan, Nasdem juga memiliki kemandirian dalam mendiskusikan ihwal koalisi, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Ia menambahkan, komunikasi Nasdem dengan PKS dan Demokrat saat ini lebih intensif ketimbang partai politik lainnya.
Namun, ia menegaskan, komunikasi bukan tanda berkoalisi. Pertemuan antara elite partai politik tidak selalu menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Berdiskusi bukan harus berkoalisi, membangun bangsa ini harus ada kesepahaman bangsa besar ini. Tidak bisa dibawa satu kelompok," ujar Ali.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa komunikasi terkait Pilpres 2024 masih sangat dinamis. Apalagi, ia mengatakan, pelaksanaan Pilpres 2024 masih sangat lama, yang diawali pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Oktober 2023.
"Masih panjang untuk menentukan siapa, bagaimana, dan apa yang kita tuju pasca 2024, Pilpres dan Pileg akan datang," ujar Puan usai pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Senin (22/8/2022).
Puan mengatakan, PDIP tak menutup pintu komunikasi dengan partai politik manapun. Menurutnya, kedewasaan berpolitik menjadi modal bagi partai politik mengetahui mana waktu untuk bertanding dan bersanding.
"Tidak adanya komunikasi membuat ruang itu tertutup dan menjadi miss komunikasi. Apapun yang akan jadi keputusan dalam dinamika politik akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia," ujar Puan.
