REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih merasakan dampak tekanan dari pandemi Covid-19. Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Jabodetabek Plus, M. Hadi Maulidin Nugraha mengatakan pandemi masih membawa tekanan pada BPRS di wilayah Jabodetabek Plus, khususnya pada sisi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan di sektor UMKM mengalami dampak, sekitar 50 persen pembiayaan pada sektor ini mengalami persoalan," katanya dalam Kegiatan Sarasehan dan Refreshment Training, dikutip keterangan pers, Senin (22/8).

BPRS wilayah Jabodetabek pada kuartal II 2022 mencatat total aset Rp 4,12 triliun dengan total pembiayaan Rp 3,1 triliun. Dengan total ekuitas Rp 490,7 miliar dan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 3,48 triliun.

Rasio pembiayaan bermasalah memang cukup tinggi sekitar 6,38 persen dan FDR sebesar 109,54 persen. Rasio efisiensi pun rendah dengan nilai 103,51 persen.  

Direktur Pengawasan Perbankan Kantor Regional 1 OJK, Achmad Fauzi menyampaikan ada beberapa hal yang dapat dilakukan BPRS untuk meningkatkan kapasitas. OJK berharap BPRS dapat segera beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi perbankan yang semakin cepat.

BPRS juga perlu konsisten menerapkan tata kelola perbankan agar BPRS dapat berkembang secara sehat, agile dan berkelanjutan. Achmad Fauzi juga menekankan agar BPRS dapat terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani yang dimiliki.

"Sehingga BPRS dapat terus melakukan inovasi produk dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah terutama generasi milenial," katanya.

Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan Perbankan Syariah OJK, Asep Sudirman menyampaikan penting juga peran Pemegang Saham Pengendali dan Seluruh Pengurus BPRS memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPRS. Sehingga diharapkan BPRS akan terhindar dari risiko kerugian yang akan menggerus permodalan yang ada.

"Jangan sampai terjadi didalam industri BPRS, ada Komisaris menjalankan fungsi seperti Direksi atau sebaliknya Direksi menjalankan fungsi Komisaris, Komisaris rasa Direksi atau Direksi rasa Komisaris," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika