REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite akan diputuskan secara hati-hati. Tujuannya agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," kata Jokowi seusai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).
Jokowi mengatakan, skema perubahan harga pertalite menyangkut hajat hidup banyak masyarakat sehingga akan dikalkulasi dan diputuskan dengan sangat hati-hati. Dia menuturkan, pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mencatat inflasi tahunan hingga 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli 2022 atau yang tertinggi sejak Oktober 2015, Namun, di kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatat tren positif di 5,44 persen (yoy).
Jokowi memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite, sebelum pengambilan keputusan. "Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM di APBN. Luhut menegaskan, keputusan akhir atas rencana penyesuaian harga BBM berada di Presiden Jokowi.
"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat," kata Luhut di Jakarta, Ahad (21/8/2022), seraya menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
Dia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Pasalnya, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika