Pemerintah Dinilai Belum Tepat Naikkan Harga BBM
Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Fernan Rahadi
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). (ilustrasi) | Foto: Republika/Adhi Wicaksono
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran Anggar (Banggar) DPR RI, Irwan, menyoroti soal rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya belum tepat jika pemerintah ingin menaikan harga BBM dalam waktu dekat.
"Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat," kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/8/2022).
Menurutnya kenaikan BBM akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan2 swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Kenaikan BBM menurutnya memunculkan efek domino.
"Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka," ujarnya.
Selain itu kenaikan BBM juga akan memunculkan efek tidak langsung dan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain.
Ia berharap pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi.
"Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalau di tingkat grass root saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap)?," tuturnya.
Sementara itu Irwan mengapresiasi program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperti MyPertamina. Namun hal itu baru sebagian kecil usaha yang dilakukan karena baru menyasar orang kebanyakan.
"Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
