REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Anggota Dewan Keamanan PBB terpecah saat membahas tentang pencabutan pengecualian larangan perjalanan bagi sejumlah pejabat Taliban, Senin (22/8/2022). Menurut beberapa sumber diplomatik, pro dan kontra terjadi dalam diskusi.

Sumber-sumber diplomatik tersebut mengungkapkan, beberapa negara Barat ingin pengecualian larangan perjalanan yang saat ini berlaku terhadap 13 pejabat Taliban dikurangi. Mereka menyoroti kegagalan Taliban dalam menegakkan komitmennya di bidang hak asasi manusia (HAM) sejak menguasai kembali Afghanistan Agustus tahun lalu.

Sementara itu, Rusia dan China mendukung perpanjangan reguler terhadap 13 pejabat Taliban yang tercantum dalam daftar pengecualian. Mereka menilai, pengecualian tersebut masih diperlukan. Pembahasan terkait masalah ini masih akan berlanjut di Dewan Keamanan PBB. Selama diskusi berlangsung, 13 pejabat Taliban yang masuk daftar pengecualian dilarang melakukan perjalanan.

Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaqqi cukup prihatin dengan pembahasan mengenai pencabutan atau perpanjangan pengecualian larangan perjalanan terhadap sejumlah pejabat di kelompoknya. Dia meminta Dewan Keamanan untuk tidak menggunakan sanksi sebagai alat tekanan.