Suprayoga menerangkan empat pokok tujuan pembangunan manusia. Pertama, produktivitas, tujuannya agar meningkatkan pendapatan dan nafkah. Kedua, pemeratan, tujuannya untuk memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat. Ketiga, kesinambungan, tujuannya untuk memastikan akses sumber daya ekonomi maupun sosial dapat dinikmati generasi selanjutnya

"Keempat, pemberdayaan, tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan mereka kedepannya," kata Suprayoga dalam diskusi yang digelar Aliansi Pembangunan dan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI), Selasa (23/8/2022).

Suprayoga dalam materinya menyampaikan tantangan upaya kemanudiaan di Indonesia. Akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 26 juta jiwa atau 9,54 persen dari populasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki resiko bencana alam paling tinggi di dunia, karena posisinya berada pada zona cincin api (volcano) dan pertemuan antar lempeng benua (penyebab gempa), di samping bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrem, banjir dan longsor.

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara yang dinilai paling dermawan secara global, pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) masih belum optimal. Di tahun 2021, potensi awal ZIS nasional mencapai angka Rp 327 Triliun, namun yang terkumpul baru Rp 16 Triliun. Lembaga pengumpul ZIS yang belum terdaftar dalam lembaga amil zakat nasional (Laznas) semakin banyak, sehingga belum diketahui data riil pengumpulan ZIS dan penyalurannya.

"Kondisi paradoks, di mana kasus lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga melakukan penyelewengan dana miliaran rupiah dari para donatur, yang menunjukkan masih adanya moral hazard oknum aparat atau dari civil society masih berani melakukan korupsi dana bantuan sosial," ujar Suprayoga.

Di akhir materinya, Suprayoga, merekomendasikan pembangunan kemanusiaan. Menurutnya, perlu upaya kolaborasi pentahelix dalam mengatasi masalah kemanusiaan seperti kemiskinan atau mitigasi bencana, melalui pelibatan pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, ormas, filantropi, dan media. Agar upaya kemanusiaan berjalan efektif.

Ia mengatakan, perlu konsolidasi lembaga pengumpul dana donasi masyarakat oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial agar terkontrol pengelolaannya. Kemudian dilakukan penegakan hukum tanpa tebang pilih terhadap pelaku korupsi dana sosial.

"Perlu konsolidasi lembaga pengumpul ZIS yang belum terdaftar di Laznas oleh pemerintah dalam hal ini Baznas agar diperoleh data riil pengumpulan dan penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran, sekaligus mengontrol kemungkinan penyelewengan dana ZIS," jelas Suprayoga.

Ia menambahkan, rekomendasi selanjutnya, perlu perbaikan basis data penyasaran kelompok penerima manfaat bantuan kemanusiaan, untuk mengurangi exclusion error dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Perlu fokus pada pembangunan kemanusiaan yang memperhatikan isu kebencanaan dan perubahan iklim, kemiskinan dan kesenjangan, penguasaan dan pemanfaatan IPTEK, dan peningkatan daya saing regional dan global.