Universitas Brawijaya Galang Kerja Sama untuk Penanganan PMK
Red: Muhammad Fakhruddin
Universitas Brawijaya Galang Kerja Sama untuk Penanganan PMK (ilustrasi). | Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Universitas Brawijaya (UB) menggalang kerja sama dengan sejumlah pihak untuk penanganan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap hewan ternak yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Guru Besar Ilmu Gizi Ternak Ruminansia Fakultas Peternakan UB, Prof Hendrawan Soetanto mengatakan bahwa kerja sama tersebut diharapkan bisa berjalan berkelanjutan. "Kami harapkan kerja sama ini bisa terus terjalin serta berkelanjutan dengan dukungan yang lebih besar lagi dari berbagai pihak," kata Hendrawan.
Dalam kesempatan itu, Universitas Brawijaya menggalang kerja sama dengan sejumlah elemen melalui lokakarya yang mengusung tema "Membangun Sinergi Penerapan Manajemen Krisis untuk Mengatasi Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku."
Lokakarya tersebut diselenggarakan selama dua hari di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Setia Kawan, Pasuruan dan Koperasi Unit Desa Karang Ploso, Kabupaten Malang. Lokakarya itu digelar Universitas Brawijaya bekerjasama dengan U.S. Dairy Export Council (USDEC).
Sejumlah elemen yang terlibat dalam kerja sama itu diantaranya adalah Universitas Brawijaya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang serta USDEC Country Manager for Indonesia.
"Kami bersyukur dengan terciptanya solidaritas antara pemerintah, akademisi, komunitas dan bisnis, untuk bersama-sama bangkit melawan wabah PMK yang saat ini sedang terjadi," katanya.
Dalam kesempatan itu, para peternak diajarkan cara untuk membuat ramuan herbal untuk membantu meningkatkan imunitas hewan ternak, obat herbal untuk penyembuhan luka, serta mengajak membudidayakan tanaman bermanfaat seperti Echinacea dan Moringa (kelor).
Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Ryano Panjaitan menyebut kurangnya jumlah Puskeswan khususnya di Kabupaten Pasuruan harus mendapatkan perhatian khusus. Ia mengapresiasi pemerintah yang bisa menyediakan jutaan vaksin PMK untuk didistribusikan kepada peternak.
"Kami mengapresiasi pemerintah yang sejauh ini sudah berhasil menyediakan tujuh juta vaksin PMK untuk didistribusikan kepada para peternak di berbagai wilayah di Indonesia," katanya.
Kepala BBIB Singosari Kresno Suharto menambahkan, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa program pertama yang dicanangkan oleh pemerintah adalah melakukan vaksinasi dengan target pengadaan sebanyak 29 juta dosis hingga akhir tahun 2022. Kemudian pemerintah juga ingin proses produksi vaksin di Indonesia dapat dilakukan secara lokal.
"Pusvet sudah bisa produksi vaksin PMK lokal, diharapkan pada September atau Oktober sudah bisa launching," kata Kresno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
