REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, progres pembangunan IKN saat ini masih sesuai jadwal. Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga akan melakukan serangkaian penandatanganan kontrak pada pekan depan.
“Jadi sore ini bapak Presiden dan bapak ibu menteri, kita melihat kembali sejauh mana progress dari IKN, overall progress on track ya, masih sesuai jadwal,” ujar Bambang di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (23/8).
Menurutnya, pemerintah juga mulai membuka peluang-peluang investasi kepada berbagai macam investor, baik besar maupun kecil, termasuk UMKM. Dengan demikian, kata Bambang, pada 2024 nanti ekosistem kota yang layak huni akan bisa terwujud.
Sehingga, masyarakat nantinya tidak hanya melihat berbagai bangunan yang megah, namun masyarakat juga bisa menikmati suasana di IKN.
Selain itu, dalam rapat terbatas ini juga dibahas terkait insentif untuk para investor. Ia mengatakan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang insentif yang diprakarsai oleh Kementerian Investasi.
“Dan insyallah dalam satu bulan ke depan kita ingin akan ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini, yang judulnya kira-kira insentif khusus untuk kemudahan berinvestasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menjelaskan, terdapat tiga hal yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Yakni pertama, kemudahan berusaha antara lain terkait masalah pertanahan sehingga dapat menarik para investor maupun masyarakat umum untuk tinggal di IKN. Kedua, proses penyederhanaan perizinan. Ketiga yakni fasilitas insentif yang lebih menarik.
“Jadi kalau grafitasi itu nanti akan menjadi sentra grafitasi, episentrum dari pergerakan ekonomi, kira-kira itu visinya. Sekarang bagaimana kita merancang semua aturan yang ada untuk mendukung itu,” kata Dhony.
